Infografis
Hal itu diungkapkan Hasto dalam acara Bedah Buku "NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Awalnya Hasto menyampaikan jika kejadian tersebut terjadi jauh beberapa bulan sebelum Pemilu. Jokowi disebut menugasi seorang menteri yang power full, untuk bertemu Pakar Otonomi daerah Ryaas Rasyid.
Ryaas kemudian disebut Hasto, ditugasi oleh seorang menteri itu untuk membujuk Megawati agar mau memberikan singgasananya kepada Jokowi. Hasto menceritakan hal itu saat menyinggung Jokowi sedang mencari kendaraan politik usai tak lagi menjabat.
"Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada supper power full, ada yang power full. Supaya nggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh presiden Jokowi," kata Hasto.
"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada pak Jokowi," sambungnya.
Menurut Hasto, bujukan itu dilakukan agar Jokowi mendapatkan kendaraan politik untuk puluhan tahun ke depan.
"Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," tuturnya.
Hasto lantas menyampaikan, sudah banyak saksi lainya juga menyampaikan hal serupa. Terlebih Jokowi juga disebut akan menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik saat ini.
"Kemudian kendaraan politik juga adalah Golkar. Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional. Rencana pengambilalihan partai Golkar dan PDIP," katanya.
Baca Juga: Kelakar Pratikno Jawab Isu Dititipkan Jokowi ke Prabowo-Gibran: Kayak GoFood Aja
