Infografis
Suara.com - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023-2024 untuk direvisi. Hal itu seperti tercantum dalam situs resmi milik DPR RI.
Berdasarkan pantauan Suara.com, dalam situs DPR RI www.dpr.go.id/uu/prolegnas terpampang UU MD3 masuk dalam kategori prolegnas prioritas.
Dalam situs tercantum RUU tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang MD3 dengan nomor urut 15 prolegnas prioritas. Dan berstatus terdaftar pada 3 April 2024.
Hal ini menjadi sorotan di tengah isu revisi UU MD3 muncul usai Pileg 2024 terutama yang menyoal soal kursi Ketua DPR RI. Ramainya hal itu, diperbincangkan usai PDIP dan Golkar menduduki urutan teratas hasil Pileg.
Saat dikonfirmasi Suara.com, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan, meski masuk dalam prolegnas prioritas, belum tentu dibahas.
"Prolegnas prioritas itu banyak ada 40-an tiap tahun ngapain dihapus biasa saja prolegnas prioritas, tetapi prolegnas prioritas tidak harus dibahas," kata Awiek.
![Revisi UU MD3 masuk Prolegnas prioritas. [Tangkapan layar]](https://media.suara.com/pictures/original/2024/04/03/53732-revisi-uu-md3-masuk-prolegnas.jpg)
Namun, kata dia, UU yang masuk dalam prolegnas prioritas bisa sewaktu-waktu dibahas.
"Tapi bisa dibahas sewaktu-waktu sampai hari ini tidak ada pembahasan UU MD3 di Baleg karena besok sudah reses," tuturnya.
"Jadi penyusun RUU Prolegnas prioritas itu kan dilakukan setiap tahun. Dan bisa dievaluasi sewaktu-waktu. RUU Prolegnas prioritas 2024 ada 47 RUU prioritas tapi tidak dibahas semuanya," sambungnya.
Baca Juga: Tanggapi Isu Revisi UU MD3 Soal Posisi Kursi Ketua DPR, Ini Kata Ketum Golkar
Ia pun menegaskan, jika hingga kekinian belum ada sama sekali pembahasan mengenai revisi UU MD3.
"Kalau membahas RUU prioritas itu bisa tapi sampai hari ini tidak ada pembahasan UU MD3 di Baleg dan tidak ada pembicaraan ke arah sana" katanya.
