Infografis
Suara.com - Salah satu saksi ahli kubu Ganjar-Mahfud MD pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 2 April 2024, Franz Magnis Suseno atau yang akrap disapa Romo Magnis menyoroti dugaan pelanggaran etika di Pilpres 2024.
Salah satu sorotan dari Romo Magnis ialah keberpihakan presiden di Pilpres 2024. Menurut Guru Besar Filsafat STF Driyakara itu, seorang presiden tidak ubahnya sebagai bos organisasi kejahatan mafia bila kekuasaan yang dimiliki untuk menguntungkan sekelompok tertentu.
Disampaikan oleh Romo Magnis, bahwa penggunaan kekuasaan yang ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu oleh Presiden tak ubahnya seorang pemimpin kelompok kriminal mafia.
Baca juga:
"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia," ujar Romo Magnis seperti dikutip.
Pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 itu, Romo Magnis menjelaskan bahwa posisi seorang Presiden harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia bukan malah berpihak pada kelompok tertentu.
Presiden lanjut Romo Magnis memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Dengan posisi seperti itu, seorang Presiden kata Romo Magnis dilarang menguntungkan kelompok tertentu.
Meski kata Romo Magnis jika seorang presiden berasal dari salah satu partai, saat ia sudah dilantik kepentingan negara lebih besar dan diutamakan dibanding kepentingan partai atau kelompoknya.
Baca juga:
Dalam pemaparannya itu, Romo Magnis juga sempat singgung soal apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant. Bahwa kondisi masyarakat di satu negara akan taat kepada pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
