Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengatakan kehadiran empat menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 akan memudahkan kerjanya.
Sebab, dia menilai para menteri tersebut akan menyampaikan hal sebenarnya berkaitan dengan tuduhan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh kubu pasangan calon nomor urut 1 dan 3.
"Kalau mereka dipanggil, menurut kami, kami tidak terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak ada masalah," kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Contohnya ialah mengenai tuduhan penggelontoran dana untuk bansos yang diduga dilakukan Jokowi menjelang Pemilu 2024 untuk mendongkrak suara pasangan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Saksi Ungkap Ada Pendataan Pemilih Prabowo-Gibran untuk Diberi Bansos
Menurut Otto, hal itu akan dijelaskan secara rinci dan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa pilpres.
"Saya nggak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi dong. Sudah clear kan," ujar Otto.
"Dengan dihadirkannya para menteri ini, saya punya keyakinan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan suara yang diperoleh Prabowo-Gibran," tambah dia.
Meskipun Risma juga merupakan kader PDIP yang berseberangan arah politik dengannya, Otto meyakini pernyataan Risma di hadapam majelis hakim konstitusi nanti tidak akan merugikan pihaknya.
"Saya yakim nggak merugikan. Nggak, nggak. Ceritakan dong bahwa bangsa itu sesuai dengan undang-undang, bansos itu adalah disetujui DPR dan partai," ucap Otto.
Baca Juga: Heran Bansos Jokowi Jadi Masalah di Pemilu 2024, Otto Hasibuan Sebut Juga DPR Terlibat?
"Ceritakan bahwa Jokowi maupun pemerintah telah melaksanakan bansos itu sesuai dengan perintah undang-undang," tandas dia.
Panggil Menteri
Sebelumnya diberitakan, empat menteri dalam kabinet Presiden Jokowi akan dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konsitusi (MK).
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan para menteri itu akan dihadirkan pada Jumat pekan ini.
"Kepada para pihak perlu disampaikan hari Jumat akan dicanangkan pemanggilan pihak-pihak yang diperlukan oleh MK," kata Suhartoyo dalam ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Dia menjelaskan berdasarkan hasil rapat hakim, ada empat menteri yang akan dipanggil dihadirkan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan lembaga penyelenggara pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Jadi lima yang penting didengarkan oleh Mahkamah, bukan berarti kita mengakomodir permintaan pemohon satu dan dua," ujar Suhartoyo.
Menurut dia, pemanggilan itu berdasarkan kebutuhan dari Mahkamah. Dia menegaskan nantinya pihak terkait, termohon, dan pemohon tidak boleh mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan DKPP.
"Jadi ini semata mata untuk kepentingan para hakim. Bukan kita mengabulkan permintaan pemohon, jadi kami mengambil sikap tersendiri karena sikap jabatan. Yang nati mudah mudahan bisa didengar di hari Jumat," tuturnya.
"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka tidak di sediakan pertanyaan," tandas Suhartoyo.
Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan caon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).
Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.
