Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi Partai NasDem telah mengembalikan uang Rp 40 juta yang berasal dari tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut uang Rp 40 juta dikembalikan oleh Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni pada 27 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ke rekening penampung KPK.
"Yang bersangkutan (Sahroni) mengirimkan memang yang Rp 40 juta dan kami sudah cek, ada di rekening penampung," ujar Ali.
KPK sempat menyebut uang belum dikirimkan ke rekening penampung, usai Sahroni menjalani pemeriksaan di KPK.
Baca Juga: KPK Sebut NasDem Belum Kembalikan Uang Rp40 Juta Pemberian SYL
"Kemarin (Selasa) siang kan memang kami belum dapat (informasi sudah dikirim), tapi setelahnya ditransfer memang tanggal 27 Maret," ujar Ali.
Baca Juga:
Gerindra Sebut Komunikasi Terus Jalan, Sinyal PDIP Bakal Merapat ke Prabowo-Gibran?
Sebagaimana diketahui, Sahroni membenarkan terdapat uang Rp 40 juta dari SYL ke NasDem. Sahroni meyebut uang tersebut diberikan sebagai sumbangan untuk bencana di daerah Jawa Barat.
Baca Juga: Terungkap! Karutan KPK Maklumi Dugaan Pungli di Rutan KPK
Pada sidang perdana SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, terungkap terdapat uang sebesar Rp 40 juta mengalir ke Partai NasDem.
Disebutkan uang itu bersumber dari Setjen Kementan yang diberikan dalam tiga kali, pada 2020 sebesar Rp 8.300.000, pada 2021 sebesar 23 juta, dan tahun 2002 sebesar Rp 8.823.500.
Kasus SYL
![Terdakwa Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/28/37636-sidang-syahrul-yasin-limpo-sidang-syl.jpg)
SYL , ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.
Ketiganya diduga melakukan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi.
SYL selaku menteri saat itu, memerintahkan Hatta dan Kasdi menarik setoran senilai USD 4.000-10.000 atau dirupiahkan Rp62,8 juta sampai Rp157,1 juta (Rp15.710 per dolar AS pada 11 Oktober 2023) setiap bulan dari pejabat unit eselon I dan eselon II di Kementan.
Uang itu berasal dari dari realisasi anggaran Kementan yang di-mark up atau digelembungkan, serta setoran dari vendor yang mendapatkan proyek. Kasus korupsi yang menjerat Syahrul terjadi dalam rentang waktu 2020-2023. Dalam dakwaan Jaksa KPK saat persidangan SYL disebut melakukan korupsi sebesar Rp 44,5 miliar.
