Infografis
Tak hanya itu, Heru juga disebutnya langsung berupaya menekan ancaman banjir dengan merampungkan proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta Timur.
Hal ini disebutnya penting lantaran Pemrov kini telah sejalan dengan pemerintah pusat.
“Penuntasan banjir itu kita (Pemerintah DKI) tidak boleh berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat punya kebijakan normalisasi, artinya Gubernur DKI Jakarta juga harus taat dengan normalisasi,” ucapnya.
“Kalau Gubernur punya kebijakan yang berbeda, misalnya ada yang menyatakan konsep naturalisasi. Itu sudah berbeda dengan pemerintah pusat, ketika ada perbedaan konsep dengan penanganan banjir maka tidak akan ada progres yang signifikan,” lanjutnya.
