Infografis
Suara.com - Sebanyak 13 anggota TNI melakukan penganiayaan terhadap warga Papua di Kabupaten Puncak baru-baru ini yang viral di media sosial. Aksi kekerasan oleh prajurit dari satuan Yonif Rider 300/Brawijaya terhadap 3 orang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) membuat geram sebagian besar masyarakat Papua.
Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo mengatakan, penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap masyarakat asli Papua itu sangat tidak manusiawi.
“Respon publik secara khusus pada peristiwa yang baru saja terjadi, penyiksaan terhadap orang asli Papua, penyiksaan yang sangat sadis, tidak manusiawi,” kata Yuliana dalam diskusi daring lewat akun X KontraS, Rabu (27/3/2024).
Yuli mengaku kecewa dan marah saat melihat video yang sempat viral di sosial media dalam beberapa hari terakhir. Hal itu juga yang membuat kepercayaannya terhadap Pemerintah Indonesia semakin berkurang.
Baca Juga: Dirumorkan Akan Diakusisi Bakamla RI, Ini Profil Drone Intai Alpha A900
“Orang Papua semakin tidak percaya pada masa depannya di dalam bingkai NKRI, karena menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa penyiksaan yang brutal oleh militer Indonesia,” ucapnya.
Sebagai masyarakat asli Papua, Yuliana merasa sudah tidak memiliki pilihan atau jalan keluar dari situasi saat ini. Masyarakat Papua juga tidak mungkin menjadi pengungsi di tanah kelahiran mereka.
“Sehingga orang Papua dalam responnya, ya itulah nasib kita. Karena mau kemana lagi dan mau bagaimana, hidup mati kita ini di sini sudah, di atas tanah Papua ini,” tegasnya.
Sebelum aksi viral soal penyiksaan dua orang anggota TPNPB, kata Yuli, masyarakat Papua juga sering dihadapkan dengan pasukan militer Indonesia yang berseliweran menenteng senjata laras panjang.
“Ini pengamatan langsung ya, tentara jalan pakai senjata di pasar, di jalan sweeping orang yang pakai gelang, yang pakai noken, pakai senjata,” ungkapnya.
Baca Juga: Diposting oleh Akun Kemhan RI, Ini Profil KCR-60 Sampari-class TNI-AL
“Atau situasi di mana militer menggunakan fasilitas-fasilitas publik, sekolah, puskesmas sebagai pos mereka. Kemudian ada kenyataan di depan mata bagaimana situasi pendidikan dan kesehatan itu tidak bisa jalan, pengungsi internal terjadi karena konflik antara dua kelompok bersenjata terjadi,” tambahnya.
Kemudian, lanjut Yuli, di satu sisi pemerintah terus mengirimkan tentara, sementara TPNPB juga sebagai organisasi yang terstruktur terus bergerilya dan melawan. Sehingga pihak yang benar-benar dirugikan dalam hal ini yakni masyarakat sipil.
“Dua kelompok bersenjata yang dua-dua pegang senjata ini, militer Indonesia dan TPNPB itu membuat sipil itu berjatuhan, korban sipil berjatuhan. Itu semakin membuat suram situasi hak asasi manusia di Papua,” tandasnya.
