Infografis
Suara.com - Capres nomor urut 01, Anies Baswedan dalam pernyataan saat mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 hari ini, Rabu (27/3) di Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan bahwa Indonesia di persimpangan jalan.
Menurut Anies, di kontestasi Pilpres 2024 banyak terjadi kekurangan dan penyimpangan yang akan membawa dampak kepada Indonesia di masa depan.
"Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan, yang memiliki dampak kepada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan," ujar Anies.
Baca juga:
Baca Juga: Beredar Susunan Menteri Prabowo-Gibran, Begini Pengakuan Dasco Gerindra
Anies mengatakan bahwa kubu 01 sengaja mengungkapkan berbagai macam bentuk kecurangan dan pelanggaran dengan tujuan hal serupa tidak terjadi lagi di pemilu yang akan datang.
"Kalau kebiasaan diteruskan itu namanya budaya. Dan akhirnya menjadi karakter bangsa atau ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap sehingga tidak berulang," ungkap Anies.
"Indonesia di persimpangan jalan dan kepada MK kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yabg lebih baik," tambahnya.
Kata-kata Indonesia di persimpangan jalan kembali dituliskan Anies di akun X miliknya. "Kita sedang berada di sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan bangsa dan negara," tulis Anies.
"Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri, tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang hendak kita jauhi?
Baca Juga: Soal Kursi Menteri di Pemerintahan Prabowo, Dasco Gerindra: Kami Belum Tawarkan ke Ganjar atau Anies
Dengan penuh rasa hormat dan harap, kita mohon pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak membiarkan penyimpangan demokrasi yang berjalan belakangan ini lewat begitu saja tanpa dikoreksi.
— Sidang Perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) 2024 di MK,"
Ucapan Indonesia di persimpangan jalan juga sempat diucapkan Anies saat kampanye akbar AMIN di JIS pada 10 Februari lalu.
"Izinkan bara semangat ini menular ke seluruh pribadi-pribadi di Indonesia. Biarkan mereka semua merasa bangga, di saat Indonesia berada di persimpangan jalan, kami bukan hanya menjadi penonton di pinggiran, tapi kami berjuang untuk perubahan," kata Anies kala itu.
Buku Indonesia di Persimpangan Jalan karya M Natsir
Kata Indonesia di Persimpangan Jalan sendiri jika merujuk pada sejarah merupakan buku karangan dari tokoh M.Natsir yang diterbitkan PT Abdi.
Buku kecil ini berisi tentang koreksi Natsir terhadap kebijakan Pemerintah RI yang dalam beberpa hal dianggap telah menyimpang dari Pancasila.
Buku Indonesia di Persimpangan Jalan karangan Natsir dianggap sebagai buku putih dari pria kelahiran Solok itu terhadap pidato presiden RI kala itu, Suharto, tentang asas tunggal Pancasila.
Natsir risau dengan kebijakan otoriter Suharto. Di saat bersamaan, beberapa tokoh dan purnawirawan jenderal juga risau dan mengadakan pertemuan (di antaranya AM Fatwa dan Ali Sadikin).
Mereka kemudian membuat 6 pernyataan keprihatinan, yang kemudian dikenal sebagai Petisi 50. Saat disodori pernyataan tersebut, Natsir setuju dan langsung menandatanganinya.
M Natsir merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka Indonesia.
Di dalam negeri, ia pernah menjabat menteri dan perdana menteri Indonesia, sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim se-Dunia (World Muslim Congress) dan ketua Dewan Masjid se-Dunia.
Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai perdana menteri Indonesia kelima. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena berselisih paham dengan Presiden Soekarno.
Natsir kemudian semakin vokal menyuarakan pentingnya peranan Islam di Indonesia hingga membuatnya dipenjarakan oleh Soekarno. Setelah dibebaskan pada 1966, Natsir terus mengkritisi pemerintah yang saat itu telah dipimpin Soeharto hingga membuatnya dicekal.
