Infografis
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyesalkan peristiwa dugaan penyiksaan yang dilakukan TNI terhadap warga sipil di Papua dan meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan hukum yang adil. Komnas HAM menyatakan akan melakukan pemantauan untuk mengumpulkan informasi.
"Komnas HAM menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut karena menambah rentetan korban kekerasan akibat konflik di Papua yang diduga merupakan penyiksaan oleh aparat. Komnas HAM berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan proses penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap kasus tersebut," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro lewat keterangannya yang diterima Suara.com, Jumat (22/3/2024).
Berdasarkan informasi yang diterima Komnas HAM, peristiwa yang viral tersebut terjadi Kabupaten Puncak, Provinsi Papua
Tengah.
"Terkait kasus ini, Komnas HAM akan melakukan pemantauan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas peristiwa tersebut sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM," kata Atnike.
Baca Juga: KSP Respons Video Viral Dugaan Warga Sipil Papua Disiksa Oknum TNI: Usut Tuntas!
Di sisi lain, Atnike menyatakan Komnas HAM akan terus mendorong pemerintah memperbaiki strategi pendekatan keamanan di Papua agar dapat meredam intensitas kekerasan dan untuk menghindari jatuhnya korban.
"Namun, Komnas HAM juga menegaskan kembali bahwa penggunaan kekerasan dalam gerakan politik tidak dapat dibenarkan. Untuk itu, Komnas HAM meminta semua pihak agar menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik di Papua," ujar Atnike.
Sebelumnya, video dugaan penyiksaan itu viral di media sosial. Dalam video memperlihatkan aksi sejumlah pria, salah satunya diduga prajurit, bergantian memukuli dan menganiaya seorang pria yang dalam keadaan terikat dan luka-luka berdiri di dalam drum.
"Penganiayaan itu) diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI, dan TNI saat ini sedang melakukan penyelidikan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Pihaknya pun menyatakan sedang melakukan penyidikan atas peristiwa tersebut.
Baca Juga: Tolak TNI-Polri Dapat Jabatan Sipil, KontraS: Upaya Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI Ala Orba
