Infografis
Suara.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong dilakukan pengusutan atas dugaan warga sipil disiksa oknum TNI di Papua, yang videonya tersebar luas di masyarakat (viral).
“Saya meminta agar video yang viral segera ditelusuri faktanya. Tentu, besar harapan prajurit kita tidak terlibat dalam tindakan biadab tersebut, namun apabila terbukti benar, oknum terkait harus ditindak dengan tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Plt. Deputi V KSP Rumadi Ahmad dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (22/3/2024).
Menurut Rumadi, pemerintah memiliki komitmen yang luar biasa terhadap percepatan pembangunan Papua, baik dari segi regulasi maupun anggaran.
Perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Papua, sambung dia, juga bisa dilihat dari seringnya Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua untuk memantau pembangunan secara langsung.
Baca Juga: Tolak TNI-Polri Dapat Jabatan Sipil, KontraS: Upaya Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI Ala Orba
Rumadi menekankan konsep pembangunan pemerintah di Papua menegaskan keamanan masyarakat. Untuk itu pemenuhan HAM dan penegakan hukum menjadi hal yang fundamental dan esensial.
TNI sendiri, ujar dia, memiliki peran yang sangat strategis untuk menghadirkan rasa aman di Papua.
"Jika video tersebut terbukti benar, tindakan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab bisa menjadi sangat disruptif terhadap pembangunan yang sudah dirancang dan dilaksanakan dengan sedemikian baik,” kata Rumadi sebagaimana dilansir Antara.
Sementara itu pihak TNI sendiri tengah menyelidiki video berisi rekaman penganiayaan terhadap seorang pria yang diduga oleh prajurit TNI di Papua.
Tayangan itu, yang viral di media sosial, menampilkan aksi sejumlah pria, salah satunya diduga prajurit, bergantian memukuli dan menganiaya seorang pria yang dalam keadaan terikat dan luka-luka berdiri di dalam drum.
Baca Juga: Kodam Cenderawasih Pastikan Anggota TNI yang Terbukti Siksa Warga di Papua Diproses Hukum
"(Penganiayaan itu) diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI, dan TNI saat ini sedang melakukan penyelidikan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
