Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menganggap jika Presiden Jokowi layak untuk dimakzulkan lantaran telah menjadi biang keladi di balik kecurangan Pemilu 2024. Seruan itu disampaikan oleh Refly Harun di tengah massa demo tolak pemilu curang yang menggelar demonstrasi di depan Gedung KPU RI, Rabu (20/3/2024).
“Dialah sumber dari segala sumber masalah kita, demokrasi kita hampir hancur,” kata Refly saat berorasi di atas mobil komando.
“Kita tahu bahwa aspirasi kita tidak hanya menolak pemilu curang, karena aspirasi kita juga ingin agar Presiden Jokowi dimakzulkan sekali lagi, dimakzulkan,” imbuhnya.
Refly mengatakan, kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi, telah terjadi sebelum adanya Pemilu 2024. Awal kecurangan terjadi saat Jokowi menginginkan masa jabatan sebanyak 3 periode.
Baca Juga: KPU Tuntaskan Rekapitulasi Suara Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Menang di 36 Provinsi
“Padahal kita tahu Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah ketika reformasi membatasi jembatan hanya 2 periode saja,” katanya.
Kemudian, usai gagal memuluskan rencananya untuk 3 periode, Jokowi kemudian mengangkangi konstitusi untuk melanggengkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.
“Ketika tidak berhasil mengangkangi konstitusi (lewat 3 periode) maka yang dititipkan adalah putranya yang masih bau kencur. Putranya yang masih tidak layak menjadi pemimpin kita,” katanya.
Kerahkan Ribuan Aparat
Gedung KPU RI lagi-lagi menjadi sasaran aksi unjuk rasa yang digelar bersamaan dengan pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca Juga: Detik-detik Pengumuman Pemilu 2024: Caleg PSI Minta Suara PPP Dipantau, Ada Apa?
Terkait adanya aksi demonstrasi itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, sebanyak ribuan personel dikerahkan untuk menjaga ketat gedung KPU RI dan gedung DPR RI.
![Petugas Kepolisian berjaga di depan Gedung KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/03/20/91815-pengamanan-kpu-jelang-pengumuman.jpg)
“Pengamanan aksi hari ini di KPU RI dan DPR RI, kami melibatkan 1.910 personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR,” kata Susatyo, saat dikonfirmasi, Rabu.
Susatyo mengatakan, pihaknya juga bakal melakukan rekasa lalu lintas tergantung situasi dan kondisi di lapangan.
“Jika diperlukan akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas,” ucapnya.
Susatyo meminta agar masyarakat tidak bertindak anarkis dalam menyampaikan pendapatnya.
“Seluruh Personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis," tandasnya.
