Infografis
Suara.com - Rocky Gerung ikut mengomentari pernyataan anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye yang mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024.
Dia meyakini ada peran Amerika Serikat di balik pernyataan Bacre Waly Ndiaye tersebut. Hal itu disampaikan saat hadir di acara 'Rakyat Bersuara' pada Selasa (19/3/2024).
Presiden Amerika Serikat disebutnya telah memainkan peran diplomasi politik, dengan mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto.
Baca Juga:
- Tolak Ganti Rugi, Pemilik Showroom Porsche Minta Pengemudi Xpander Diproses Hukum
- Temukan Hal Janggal, Kitabisa Hentikan Open Donasi Singgih Shahara yang Viral
- Diduga Biayai Kampanye Jokowi-Maruf di Pilpres 2019, JATAM Bongkar Gurita Bisnis Tambang Menteri Bahlil Lahdalia
Namun, di satu sisi memiliki peran terhadap kritikan yang disampaikan anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye.
"Dugaan itu yang kita sebut sebagai tadi Presiden Joe Biden sudah mengucapkan selamat ke Pak Prabowo, selesai. Sudah diakui oleh, bukan dunia, (tapi) Amerika akui. Tapi pada saat yang sama kita tahu komisi HAM PBB itu uangnya datang dari Amerika paling banyak. Bahkan PBB (uangnya) datang paling banyak (Amerika)," kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Official Inews, Rabu (20/3/2024).
Dari situ kemudian muncul dugaan dalang di balik kritik anggota kimite HAM PBB tersebut.
"Sekarang pertanyaannya siapa yang suruh Senegal itu (Bacre Waly Ndiaye) mengucapkan ada kecurangan dalam pemilu Indonesia. Taruhan sama saya orang yang suruh orang yang sama, Joe Biden. Itu yang namanya diplomasi politik. Dia mengucapkan selamat kepada Prabowo, tetapi ada kegagalan demokrasi pada siapa? Bukan pada Prabowo, (tetapi) pada Jokowi," beber Rocky Gerung.
Kritikan komite HAM PBB tersebut tentunya menjadi catatan bagi Republik Indonesia di mata dunia.
Baca Juga: Spesifikasi Bandara Singkawang yang Dibangun Patungan Pemerintah dan Pengusaha Aguan Cs
Prabowo Subianto, kata Rocky, punya tanggung jawab untuk memperbaiki hal itu setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Meskipun yang tertuding dalam kritikan komite HAM PBB ialah Jokowi.
"Ini keputusan HAM Komnas di PBB itu menjadi catatan dibagi republik ini, yang harus diperbaiki oleh Prabowo sebagai presiden. Lah catatan itu akan terus ada di situ lepas dari mesin KPU.
