Infografis
"Apa yang sudah kami miliki dan sudah kami dalami. Kalau objeknya sama tentu ya nanti kami yang pasti menangani, karena kami sudah mendapatkan sprindik," katanya.
Di sisi lain, mengingat perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan oleh KPK, sudah nama-nama yang akan dijadikan tersangka. Namun demikian, KPK belum mengungkapnya ke publik.
Laporan Sri Mulyani ke Kejagung
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi di LPEI kepada Jaksa Agung RI, ST Burhanudin di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).
Sri Mulyani menyebut laporan ini merupakan hasil penelitian tim terpadu yang meliputi LPEI, BPKP, Jamdatun dan Irjen Kemenkeu. Berdasar hasil penelitian ditemukan adanya empat debitur bermasalah yang terindikasi fraud atau korupsi senilai Rp 2,5 triliun.
"Kami bertandang ke Kejaksaan dan Jaksa Agung Pak Burhanuddin sangat baik menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur," katanya.
Sementara Burhanudin mengungkap bahwa dugaan korupsi ini terjadi sejak 2019 lalu. Empat perusahaan yang terlibat di antaranya PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR sebesar Rp216 miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar.
