"Menghadapi bencana, tentu kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Tengah tidak mampu bekerja sendiri, namun membutuhkan bantuan dari Pusat," jelasnya.
Bantuan dari BNPB antara lain peningkatan alokasi anggaran, penguatan sumber daya, dukungan peralatan, penguatan infrastruktur, dan langkah-langkah pemulihan pasca bencana.
Sementara BMKG dapat membantu terkait rekayasa cuaca (TMC/teknologi modifikasi cuaca) agar curah hujan dapat dikendalikan, sehingga meminimalisasi risiko terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.
Kemudian Bupati/Walikota agar melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana; penanganan darurat bencana; serta perencanaan rehabilitasi bencana.
"Kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Kami juga sudah menyiapkan untuk evakuasi, posko kesehatan kami standby terus, dan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tanggul-tanggul yang ada akan dievaluasi dan secara bertahap akan melakukan perbaikan," jelasnya.
Sementra itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, sembilan daerah menetapkan status tanggap darurat. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, BNPB langsung memberikan bantuan dasar dari para penyintas bencana.
Bantuan yang diberikan meliputi peralatan penanggulangan bencana, dapur umum, maupun anggaran
operasional untuk tanggap darurat.
Setelah itu, akan ada transisi tanggap darurat. Di mana ada beberapa daerah yang harus merelokasi masyarakat terdampak.
"Setelah itu, ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan rumah warga yang rusak diperbaiki,” kata dia.