Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapannya soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar.
Hasto tak menanggapi secara tegas mengenai hal itu. Namun ia hanya mengingatkan jika berpolitik itu harus membangun suatu karakter yang baik.
"Ya kalau kita lihat banyak dinamika tapi apa yang terjadi di PDIP saya pikir juga akan membangun kesadaran elite bahwa politik itu memerlukan suatu karakter yang baik," kata Hasto ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Menurutnya, dalam berpolitik itu bukan sekadar elektoral, dan juga harus membangun peradaban.
Baca Juga: Blak-blakan! Golkar: Prabowo-Gibran Lanjutkan Program Jokowi, Tak Perlu Ada Tim Transisi
"Politik itu kehidupan, politik itu digerakkan oleh bagaimana kita merespons, kehendak rakyat pada masa depan itu yang akan mewarnai," ungkapnya.
Hasto kemudian mengatakan ada satu jurang perbedaan yang mebedakan PDIP dengan partai yang lain.
"Dalam wawancara kami sudah kami sampaikan ada satu jurang yang membedakan. karena ini berkaitan dengan karakter. kami partai yang memiliki tanggung jawab sejarah, yang memiliki suatu nilai-nilai perjuangan dari Bung Karno, dari Bu Mega ketika menentang rezim yang sangat otoriter Soeharto selama 32 tahun," ujarnya.
"Dan itu mewarnai menjadi kultur dan karakter dari PDI Perjuangan. sehingga kami mengapresiasi terhadap civil Society, kampus yang memanggil, dan seluruh para pakar yang bergerak hatinya untuk menyelamatkan masa depan demokrasi kita," sambungnya.
Aturan di Golkar
Baca Juga: Jokowi Diisukan Merapat ke Partai Berwarna Kuning, Ketum Golkar: Beliau Milik Semua Partai
Sebelumnya Ketua Umum DPP Ormas Pendiri Partai Golkar, Majelis Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir dalam keterangannya di Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2024) membeberkan beberapa poin penting syarat ketua umum Golkar.
Adapun syarat agar seseorang bisa menjadi Ketum Golkar diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Adies juga tegas dan enggan mempertimbangkan AD/ART tersebut diubah dalam Musyarawah Nasional (Munas) 2024. Sebab menurutnya, peraturan tersebut sudah tertuang dalam AD/ART yang memiliki kedudukan penting dalam partai.
Lebih lanjut, Adies tak menutup kemungkinan jika Jokowi dan Gibran ingin mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar, selagi mereka berpengalaman sebagai pimpinan partai entah di tingkat pusat maupun daerah.
