Infografis
Suara.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono angkat bicara terkait komplain dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal rumah dinas menteri di IKN.
Mereka komplain karena rumah dinas menteri di IKN lebih kecil.
Baca Juga:
PDIP Sebut Ada KPPS Diminta Ubah Suara di Palu, KPU Buka Formulir C Hasil TPS 08
Baca Juga: Dukung Pembangunan IKN, Balai K3 Samarinda Dapat Prioritas untuk Direvitalisasi
Hari Ini KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024, Jika...
Gibran Singgung Nama Ganjar Usai Program Internet Gratis Disebut Nyontek Paslon 03
Bambang mengatakan bahwa pembangunan rumah dinas menteri di IKN sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR.
"Kan PU-nya standar-standar PUPR. Ditjen Cipta Karya itu memiliki standar-standar yang memang mereka lakukan dengan standar-standar yang sedang berlangsung selama ini," ujar Bambang kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
"Ya. Saya kira PU membangun sesuai standar," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, rumah dinas menteri di IKN sempat ramai dibicarakan karena tampak begitu mewah. Tetapi sejumlah menteri di kabinet justru kompak menyebut rumah dinas di ibu kota anyar itu malah lebih kecil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjadi salah satu menteri yang menganggap rumah dinas di IKN lebih kecil dari rumah dinas di Jakarta.
Ia juga memandang rumah dinas di IKN tidak lebih mewah dibanding rumah dinas menteri yang lama.
"Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin ya (rumah dinas Widya Chandra). Lebih Kecil dari ukuran di Widya Chandra," kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Anggapan rumah dinas menteri di IKN lebih kecil dari segi ukuran juga dirasakan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagaimana disampaikan Basuki.
"Bahkan Pak Luhut bilang, 'loh ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan'. Tetapi dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara," kata Basuki.
