Infografis
Suara.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono membantah pihaknya melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat setempat demi kepentingan proyek pembangunan.
"Nggak ada gusur-gusuran. Tidak ada penggusuran semena-mena," ujar Bambang ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Baca Juga:
PDIP Sebut Ada KPPS Diminta Ubah Suara di Palu, KPU Buka Formulir C Hasil TPS 08
Baca Juga: Presiden Jokowi Diingatkan Ridwan Kamil, 4 Negara Ini Gagal Bangun Ibu Kota Baru
Hari Ini KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024, Jika...
Gibran Singgung Nama Ganjar Usai Program Internet Gratis Disebut Nyontek Paslon 03
Bambang memastikan pihak Otorita IKN akan melakukan sosialisasi yang baik kepada warga untuk urusan pembangunan.
"Semuanya nanti kita akan sosialisasikan dengan baik. Semua dibicarakan dengan baik, kan gitu. Yang paling penting di satu sisi kita harus memiliki tata ruang yang tertib," ucap Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menerangkan bahwa Otorita IKN nantinya akan mengedepankan cara-cara humanis salah satunya lewat jalur dialog.
Baca Juga: Menteri PUPR Bantah Rumah Menteri di IKN Dibangun Mewah, Sebut Lebih Kecil dari Widya Chandra
"Jadi satu sisi kita harus tetap tertibkan hal-hal yang tidak tertib tapi di sisi lain tentu k8ta akan tetap dialog sosial. Karena memang ada beberapa tempat yang memang kita harus tata kawasannya, menata kawasan," jelas Bambang.
"Tapi saya sampaikan bahwa kita punya konsep penataan kawasan yang humanis," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mencecar Bambang terkait isu Otorita IKN menggusur tanah adat masyarakat demi kepentingan pembangunan.
Momen itu terjadi saat Bambang dan Anggota Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat, Senin (18/3/2024) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Guspardi mempertanyakan mengenai adanya kebijakan IKN yang dinilai menggusur hak hidup masyarakat adat.
"Ada satu hal yg perlu saya minta klarifikasi, kepada Kepala Otorita terhadap informasi di media. Tentang kebijakan pemerintah IKN yang menyentuh harkat martabat masyarakat di sekitar. Saya membaca itu di media online dan saya ditanya oleh media berkaitan terhadap hal tersebut, adanya kebijakan daripada otoritas IKN untuk menggusur untuk mebumihanguskan dalam tanda kutip," ujar Guspardi.
Guspardi meminta Bambang mengklarifikasi hal tersebut. Khususnya terkait adanya isu Otoritas IKN hendak membeli tanah adat milik masyarakat.
"Dan terakhir juga saya di Baleg ada informasi ada upaya-upaya dari Otorita membeli tanah-tanah rakyat untuk dipindahkan dari kawasan itu, itu yang terakhir, apa benar? Apa tidak?" lanjut Gurpadi.
Selain itu, Guspardi juga meminta Bambang mengklarifikasi tentang adanya surat pembatalan terkait kebijakan penggusuran. Menurutnya, adanya usul penggusuran dan pembelian tanah adat adalah hal yang memalukan.
"Apa benar apa tidak, dan juga saya membaca juga proses suratnya ditarik dan lain sebagainya. Adanya insisiatif itu tentu sesuatu yang memilukan dan memalukan kita. Jngan hanya sebuah Ibu Kota diperuntukkan hanya untuk orang tertentu saja," terang Guspardi.
Lebih lanjut, Guspardi meminta Otorita IKN tidak memarjinalkan masyarakat adat yang bermukim di sekitar IKN.
"Kita tekankan kepada pemerintah bahwa Ibu Kota Negara untuk semua. Kita tdak meniru, maaf Singapura, dan lain sebagainya, jangan masyarakat yang asli yang ada di situ dimarjinalkan," pungkasnya.
