Infografis
Suara.com - Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait netralitas di Pilpres 2024. Ndiaye mengaku khawati dengan kondisi demokrasi di Indonesia pasca Pemilu 2024.
Sorotan ini disampaikan oleh Ndiaye saat Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss pada 12 Maret 2024. Di sidang itu, Ndiaye mempertanyakan soal hak politik warga negara Indonesia di kontestasi Pilpres 2024.
Bahkan dalam pernyataannya, Ndiaye sempat menyinggung soal status Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 02. Ia mempertanyakan soal syarat pencalonan Gibran yang diubah di menit akhir pendaftaran Pilpres 2024.
"Setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," kata Ndiaye.
Tak hanya itu, Ndiaye juga mempertanyakan isu-isu yang beredar soal netralitas pejabat negara serta Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Ndiaye juga mempertanyakan soal langkah pemerintah Indonesia terkiat adanya dugaan intervensi di Pilpres 2024.
Pernyataan dari Ndiaye langsung membuat gaduh publik Indonesia. Sejumlah pihak angkat bicara, seperti Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Billy David.
Menurut Billy, apa yang disampaikan oleh anggota Komite HAM PBB itu menjadi tamparan bagi pemerintah Jokowi.
"Tentu kita perlu melihat ini sebagai tamparan keras bagi pemerintah. Di mana isu yang harusnya menjadi isu domestik menjadi perhatian internasional," kata Billy kepada wartawan, Senin (18/3/2024).
Billy meyakini bahwa Anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye yang menyoroti netralitas Jokowi adalah orang yang kompeten.
Baca Juga: Gibran Soal Permintaan Jatah 5 Menteri Dari Partai Golkar: Nanti Ada Waktunya
"Kita perlu melihat bahwa yang menyampaikan isu tersebut di forum PBB adalah orang yang memiliki kredibilitas yang kuat," ucap Billy.
