Infografis
Suara.com - Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait netralitas di Pilpres 2024. Ndiaye mengaku khawati dengan kondisi demokrasi di Indonesia pasca Pemilu 2024.
Sorotan ini disampaikan oleh Ndiaye saat Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss pada 12 Maret 2024. Di sidang itu, Ndiaye mempertanyakan soal hak politik warga negara Indonesia di kontestasi Pilpres 2024.
Bahkan dalam pernyataannya, Ndiaye sempat menyinggung soal status Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 02. Ia mempertanyakan soal syarat pencalonan Gibran yang diubah di menit akhir pendaftaran Pilpres 2024.
"Setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," kata Ndiaye.
Baca Juga: Gibran Soal Permintaan Jatah 5 Menteri Dari Partai Golkar: Nanti Ada Waktunya
Tak hanya itu, Ndiaye juga mempertanyakan isu-isu yang beredar soal netralitas pejabat negara serta Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Ndiaye juga mempertanyakan soal langkah pemerintah Indonesia terkiat adanya dugaan intervensi di Pilpres 2024.
Pernyataan dari Ndiaye langsung membuat gaduh publik Indonesia. Sejumlah pihak angkat bicara, seperti Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Billy David.
Menurut Billy, apa yang disampaikan oleh anggota Komite HAM PBB itu menjadi tamparan bagi pemerintah Jokowi.
"Tentu kita perlu melihat ini sebagai tamparan keras bagi pemerintah. Di mana isu yang harusnya menjadi isu domestik menjadi perhatian internasional," kata Billy kepada wartawan, Senin (18/3/2024).
Billy meyakini bahwa Anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye yang menyoroti netralitas Jokowi adalah orang yang kompeten.
Baca Juga: Komentar Jahat Netizen! Jan Ethes Kena Bully Gegara Ngaku Puasa Malah Minum
"Kita perlu melihat bahwa yang menyampaikan isu tersebut di forum PBB adalah orang yang memiliki kredibilitas yang kuat," ucap Billy.
Lantas siapa Bacre Waly Ndiaye dan seperti apa rekam jejaknya?
Bacre Waly Ndiaye merupakan anggota Komite HAM PBB dari Senegal. Mengutip dari laporan UN Human Rights Council, Ndiaye memiliki rekam jejak cukup panjang di komite HAM PBB.
Ia bertugas di Komite HAM PBB Jenewa dan New York sejak 1998 hingga 2014. Ndiaye sempat menjadi pelapor khusuS PBB untuk misi HAM di Yugoslavia pada 1992.
Ia juga bagian dari Komisi Internasional untuk Investigasi Kejahatan Perang di Rwanda pada 1993 hingga 1994 serta Papua Nugini pada 1995.
Di Senegal, Ndiaye juga tercatat sebagai anggota Dewan Pengacara Senegal dari 1982 hingga 1998. Ia sempat menjadi sekjen di organisasi itu selama 8 tahun. Di tahun 1995, Ndiaye sempat menjadi anggota Komisi Kebenaran dan Keadilan di Haiti.
