Infografis
Suara.com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengingatkan kondisi politik terutama koalisi partai antara di Indonesia dan Malaysia sangat berbeda. Hal itu menanggapi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ihwal Barisan Nasional.
PSI sebelumnya mengusulkan Presiden Joko Widodo menjadi ketua koalisi partai setelah lengser sebagai presiden.
Ujang mengatakan Barisan Nasional di Malaysia merupakan koalisi permanen yang sudah lama terbentuk. Menurutnya partai politik di Indonesia yang cenderung tidak solid, justru sulit meniru apa yang dilakukan Barisan Nasional dalam membuat koalisi menjadi permanen.
"Kita ini koalisi pragmatis berbasis pada kepentingan, tiap 5 tahun berubah koalisinya," kata Ujang dihubungi, Minggu (17/3/2024).
Baca Juga: Posisi Ketum Golkar Memanas, Situasi Gibran Rakabuming Disebut Mirip dengan JK
Menurutnya, sekalipun terbentuk koalisi permanen pada pemerintahan mendatang maka bukan Jokowi yang layak menjadi pimpinan koalisi besar. "Ya bukan Jokowi ketuanya, ketuanya adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," ujarnya.
Ujang mengingatkan kembali era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada zaman SBY terdapat sekretariat gabungan atau setgab.
"Di situ isinya ketua umum-ketua umum dan ketua-ketua fraksi, ada yang bergabung. Nah kalau seperti itu kan ketuanya presiden terpilih, Pak SBY," kata Ujang.
"Jadi seandainya koalisi KIM itu jadi koalisi, ada ketua koalisi besar, bergabung dengan partai lain misalkan, ya ketua koalisinya pun bukan Jokowi, ya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih," sambung Ujang.
Sebelumnya, pengamat politik senior Ikrar Nusa Bhakthi mengatakan, jadi kesalahan besar bila Indonesia membentuk Koalisi Besar atau Barisan Nasional seperti di Malaysia. Ia menegaskan bahwa Indonesia berbeda dengan Malaysia.
Baca Juga: Dijaga Ketat Paspampres, Jokowi Asyik Ajak 3 Cucunya Main Di Botani Mall Bogor
Pernyataan Ikrar tersebut menanggapi isu Presiden Jokowi yang didorong menjadi Ketua Koalisi Besar dengan nama Barisan Nasional seperti di Malaysia. Dorongan itu datang dari PSI.
"Jadi adalah salah besar kalau kita akan membangun koalisi politik seperti yang dilakukan Malaysia melalui Barisan Nasional," kata Ikrar dalam diskusi daring 'Sing Waras Sing Menang' pada Sabtu (16/3).
Ikrar merasa heran mengapa justru harus Indonesia meniru Malaysia soal Koalisi Besar. Ia pun menjelaskan, mengapa Malaysia bisa sukses menjalankan Koalisi Besar dengan Barisan Nasional.
"Istilahnya itu majelis dewan di partai itu (PSI) yang ingin mengusulkan Jokowi itu bisa menjadi ketua koalisi besar, Barisan Nasional, saya bilang ini kita orang Indonesia kok mau niru Malaysia dengan Barisan Nasional?" tuturnya.
Menurut dia, di Malaysia keberadaan Barisan Nasional merupakan wadah politik untuk tiga etnis dominan, yakni Melayu, India dan Cina.
"Dan saya bilang, kalau Anda memikirkan itu, tahu kah kenapa Malaysia itu ada Barisan Nasional pada masa lalu? Karena Anda tahu, Malaysia itu ada 3 etnik besar di situ, yaitu etnik Melayu, etnik India dan etnik Tionghoa di situ kan. Makanya 3 etnik besar itu atau partai yang menaungi 3 etnik besar itu mereka kemudian menyatu dalam satu kekuatan yang namanya Barisan Nasional," ungkapnya.
Kemudian soal Jokowi didorong menjadi Ketua Koalisi Besar, menurut Ikrar hal itu tidak cocok lantaran status Jokowi bukan sebagai ketua umum partai politik.
"Anda lihat juga kalau dia akan menjadi pemimpin dari koalisi politik tersebut, kemudian posisi dia apa? maksud saya, kalau dia menjadi ketua, dia harus ketua partai, nggak mungkin lah ujug-ujug," katanya.
Usulan PSI
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovanie merupakan sosok yang mengusulkan adanya Koalisi Barisan Nasional seperti yang dijalankan di Malaysia. Menurutnya, Presiden Jokowi menjadi sosok yang tepat untuk memimpin koalisi tersebut.
Koalisi impian Jeffrie ialah koalisi bersifat permanen seperti halnya Koalisi Barisan Nasional yang berjalan di Malaysia.
"Penting kita melahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama barisan nasional di Malaysia atau kalau kita nggak mau nama barisan nasional kita bisa pakai nama barisan rakyat," kata Jeffrie saat menjadi bintang tamu dalam Podcast Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, dikutip Rabu (13/3).
Jeffrie menilai, cukup 75 persen dari suara mayoritas yang bisa membentuk Koalisi Barisan Nasional. Setelah itu ada keputusan untuk menunjuk satu orang sebagai pemimpin Barisan Nasional.
"Menurut saya yang ideal yang diterima semua parpol ini Pak Jokowi," ujarnya.
Jeffrie menganggap Jokowi menjadi orang yang tepat untuk memimpin Koalisi Barisan Nasional.
Pertama, ia meyakini Jokowi akan diterima oleh seluruh parpol koalisi.
Kemudian, Jeffrey melihat Jokowi sebagai sosok yang masih muda untuk melanjutkan karir politiknya setelah tidak lagi menjadi presiden.
