"Ini juga tugas presiden sebagai kepala negara. Semestinya harus menjelaskan mana saja perusahaan yang terafiliasi itu. Biar jelas," singgungnya.
Pria yang akrab disapa AWK itu mengaitkan konstitusi Indonesia seperti dalam pembukaan UUD 1945 yang jelas menentang penjajahan dan mendukung kemerdekaan serta perdamaian dunia.
Karena itu, dirinya mengusulkan agar YKMI dan Gerbang Pronas -- salah satu pelopor aksi boikot produk terafiliasi Israel -- untuk menempuh jalur somasi terhadap presiden.
Cara lainnya yaitu melakukan class action untuk memantik aksi boikot menjadi lebih besar dan massif dilakukan.
Karena itu, dirinya berharap jalur hukum dapat memicu adanya kesadaran bagi pemerintah untuk lebih tegas dalam bersikap, terutama terhadap informasi berkaitan dengan perusahaan dan produk yang terafiliasi dengan Israel.