Infografis
Suara.com - Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKB, dan PKS sepakat untuk segera mengusulkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR.
Keputusan disepakati karena usulan hak angket yang dinilai lambat dan tak kunjung ditindaklanjuti.
"Karena sekarang ini sudah banyak suara-suara mengatakan kenapa lambat dan segala macam. Tadi kami terpikir satu alternatif yang nanti kami akan laporkan kepada pimpinan, kalau saling menunggu, mengapa kita tidak memulai saja," ujar Hermawi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).
Hermawi berujar, kesepakatan itu diambil setelah pertemuan dengan Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.
Baca Juga: Pemerintah Belum Mau Lepaskan Monas Hingga GBK Dikelola DKJ Usai Ibu Kota Pindah, Mengapa?
Hermawi menyampaikan ketiga partai Koalisi Perubahan sudah cukup untuk mengusulkan hak angket bisa digulirkan di Senayan.
"Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulangi ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama, lebih dari 1 fraksi, kan kita bisa bertiga," ucapnya.
Kendati begitu, Hermawi menyebut Koalisi Perubahan tetap berharap akan berjumpa dengan PDIP yang nantinya sama-sama mengusulkan hak angket dalam sidang paripurna di DPR.
"Ide ini kalau diterima kami berharap bertemu PDIP di paripurna, ya dong. Artinya begini, kita ya rasional kalau kami terus yang maju hanya kami bertiga ini nggak bakal menang, sebaliknya juga kalai PDIP sendiri yang maju gak bakal menang," tuturnya.
Lebih lanjut, Hermawi menilai jika Koalisi Perubahan hanya menanti langkah PDIP sebagai partai inisiator hak angket, maka hak istimewa DPR itu tidak akan jadi digulirkan.
"Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak akan mulai, kami akan ajukan usul, para sekjen akan ajukan usul ke pimpinan bagaimana kalau kita mulai pengusulannya kita yang mulai 3 partai ini 25 sedikit-sedikitnya kalau perlu 3 fraksi maju nanti kan diuji di paripurna," kata Hermawi.
Hermawi mengaku memahami jika PDIP kini tengah sibuk berkonsolidasi secara internal untuk memutuskan usul hak angket kecurangan Pemilu 2024.
"Kita berharap di paripurna kita bertemu dan meneguhkan kembali komitmen dengan PDIP. Kita mengerti PDIP partai besar, mereka juga sibuk menunggu macam mengurus macam-macam. Kita yang tak sebesar PDIP saja sibuknya luar biasa," imbuhnya.
