Infografis
Suara.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR fraksi Golkar, Supriansa mengatakan semua fraksi sudah setuju Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk oleh Presiden.
Ia mengakui memang sebelumnya sempat alot mengenai pembahasan penentukan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUU DKJ. Namun pada akhirnya semua setuju dipilih langsung oleh rakyat lewat Pilkada.
"Tapi akhirnya disetujui semua bahwa ini dikembalikan kepada rakyat yang harus memilih," kata Supriansa ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Supriansa menjelaskan, pada saat pembahasan mengenai hal tersebut, tak ada satu pun anggota yang menyatakan protes atau keberatan.
Baca Juga: Sylviana Murni Usul Gubernur dan Wagub DKJ Wajib Orang Betawi, Sampai Singgung soal Papua
"Tapi setidaknya pada saat disampaikan itu, gak ada yang angkat tangan. Ketika kami mengusulkan kembali agar Gubernur DKJ dipilih oleh rakyat, tetap tidak ada yang angkat tangan untuk protes, artinya kalau gak menjawab berarti setuju," ungkapnya.
"Kalau misalnya hanya ada 1 yang kurang setuju dan yang lainnya setuju kan, itu artinya juga yang 1 itu pasti mengikuti yang banyak. Tidak perlu angkat tangan," sambungnya.
Sementara itu, fraksi Golkar sendiri, kata dia, akan mengikuti arahan Ketua Umum Partai yakni Airlangga Hartarto jika pemilihan Gubernur harus dipilih langsung oleh rakyat.
"Kemarin diusul draf DPR kan tertulis itu ditunjuk presiden. Tapi kami, harapan itu juga disampaikan oleh ketua umum kami bahwa nilai-nilai demokrasi harus tetap dijaga, nilai-nilai dan harpan reformasi harus tetap dijaga, kedaulatan yang di tangan rakyat jangan melemah. Maka itu harapan ketum kami tetap harus mengawal, harus begini modelnya, harus kembalikan rakyat yang menentukan, bukan ditunjuk," pungkasnya.
