Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan Koalisi Besar yang kemungkinan besar akan dibangun pemerintahan yang baru, tidak akan menutup peluang adanya pihak-pihak yang beroposisi.
Hal itu ditegaskan Mahfud menanggapi wacana pembentukan Koalisi Besar dimana pemerintahan yang baru nanti lebih banyak merangkul.
"Nanti terserah ya pemerintah yang baru nanti, tapi sejauh yang saya tangkap koalisi besar tidak menutup peluang adanya oposisi membuat mayoritas yang sistemik," kata Mahfud ditemui di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).
Saat ditanya Koalisi Besar akan baik atau tidak untuk Indonesia, Mahfud tidak menjawab secara gamblang. Mantan Ketua MK itu malah mengatakan hal tersebut bisa jadi bahan diskusi kembali ke depannya.
Baca Juga: Respons Mahfud Setelah Kubu Prabowo-Gibran Siapkan 36 Pengacara Hadapi Gugatan di MK
"Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak nanti sambil diskusi menunggu perkembangan," ungkapnya.
Sebelumnya Co Captain Timnas AMIN, Sudirman Said, mendengar kabar adanya upaya kooptasi tengah dijalankan.
Menurut Sudirman, kooptasi itu terjadi lantaran dia mendengar adanya kabar bahwa hampir semua partai politik akan membuat koalisi besar dan menyisakan satu atau dua di luar koalisi tersebut.
“Ada satu perbincangan di luar seolah-olah yang akan dilakukan adalah mengajak hampir seluruh partai dalam satu koalisi besar kemudian menyisakan satu dua. Itu sebetulnya bukan pikiran yang sehat untuk menjaga demokrasi,” kata Sudirman saat ditemui di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024).
Dia menilai, rangkaian Pemilu 2024 saat ini belum selesai sehingga sikap partai politik bisa menunggu semua tahapan pemilu rampung.
Baca Juga: Mahfud MD Blak-blakan Banyak Pendukung Anies Baswedan Tak Salat, Bandingkan dengan Ahok
Sudirman mengaku berharap pihak yang menang bisa memerintah, sementara kubu yang kalah menjadi penyeimbang untuk mempertahankan demokrasi.
Jika satu atau dua partai politik berpindah koalisi, Sudirman mengaku hal itu bukan menjadi persoalan.
Namun, jika kepindahan itu memiliki niat kooptasi, dia menganggap hal itu berbahaya untuk demokrasi.
“Kalau niatnya mengkooptasi hampir seluruh partai kemudian menjadi kekuatan besar, apalagi dengan niat-niat buruk, itu menurut saya bukan hal yang baik dan itu mesti dijadikan concern bersama oleh masyarakat,” ujar Sudirman.