Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, mengatakan upaya untuk membangun Koalisi Besar selalu ada untuk pemerintahan yang baru ke depannya. Herman menganggap dengan Koalisi Besar pemerintahan akan menjadi kuat.
Hal itu disampaikan Herman ketika ditanya apakah ada wacana pembentukan Koalisi Besar dari kubu Prabowo-Gibran untuk mengeleminiasi pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.
"Oleh karenanya ketika ditanya apakah nanti ada koalisi besar dan sebagainya dalam rangka mengeliminir terhadap hak angket, saya kira upaya untuk memperkuat koalisi pasti ada karena bagaimana pun pemerintah yang kuat didukung partai-partai yang besar, oleh kursi yang cukup di parlemen," kata Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Menurutnya, adanya Koalisi Besar dalam pemerintahan akan membantu menjalankan program dengan baik.
Baca Juga: PPP Belum Tentu Ikut PDIP Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 di DPR
"Karena bagaimanapun hampir seluruh segmen berbangsa dan bernegara apalagi program pemerintah itu kan sangat bergantung keputusan-keputusan di DPR," ungkapnya.
Meski menyambut positif adanya Koalisi Besar, dirinya mengklaim tidak mengetahui apakah dibalik itu ada upaya untuk menggembosi pengguliran hak angket di DPR RI.
"Oleh karenanya koalisi besar itu harus dijalankan harus dilakukan, namun bagaimana, dan upaya dan lain sebagainya tentu saya tidak tahu," tuturnya.
"Upaya yang dilakukan kan sangat bergantung kepada Pak Prabowo, dan apakah sejauh mana yang dilakukan untuk mencegah hak angket ya kami juga belum tahu," sambungnya.
Namun ia menegaskan, soal adanya pengguliran hak angket, dirinya siap berdebat soal hal tersebut.
Baca Juga: Jadi Kunci, PKB Sebut Hak Angket Kecurangan Pemilu Harus Didukung PDIP
"Yang pasti kita berdebat saja, berargumen saja kalau ada yang mencoba mengangkat opini dan wacana tanpa data tanpa fakta ya berdebatlah dengan kami. Seperti di paripurna ya saya berdebatlah, saya pertanyakan yang mana dong datanya, substansinya apa, arahnya ke mana, datanya ada enggak. Kalau tidak ada jangan sampai opini publik dikembang kembangkan untuk mendeligitimasi terhadap pelaksanaan pemilu," pungkasnya.
