Infografis
"Itu pun, idealnya dipimpin oleh partainya Presiden terpilih, seperti di era SBY. Sebab jika tidak dipimpin oleh partainya Presiden, akan berpotensi munculnya kesan dualisme, antara ketua koalisi pemerintahan, dengan kepala pemerintahan itu sendiri," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, telah menyampaikan bahwa Jokowi seharusnya menduduki posisi ketua koalisi, mengatasi semua ketua umum partai politik dalam koalisi.
Usulan tersebut belakangan mendapat kritikan. Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, usulan itu hanyalah cara PSI untuk mempertahankan popularitas politik di tengah dinamika yang berubah.
Wildan berpandangan PSI berusaha memanfaatkan popularitas Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas partai.
"PSI telah lama mengasosiasikan dirinya sebagai 'Partainya Jokowi', sebuah strategi political marketing yang mengandalkan ketokohan Jokowi," kata Wildan, dikutip Selasa (12/3/2024).
Ia menambahkan, dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir, PSI mencari cara untuk tetap terhubung dengan sosok yang dianggap memberikan dampak positif bagi partai.
