Hanya Fraksi PKS yang sempat menyatakan menolak RUU DKJ disahkan sebagai usulan DPR dalam rapat paripurna DPR ke-10 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024.
"Nggak ada (yang tidak setuju), palingkan dulu hanya Fraksi PKS, lainnya setuju semua," kata Guspardi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI sudah menerima surat presiden tentang pembahasan RUU DKJ.
Dasco menyampaikan pemerintah telah menugaskan lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RUU DKJ bersama DPR RI.
Lima Kementerian itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Hukum dan HAM.