Infografis
Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut menyoroti terkait polemik penggusuran rumah warga di lokasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Lewat cuitan di akun media sosial X miliknya, Said Didu memberikan kecaman keras terhadap pemerintah terkait kabar penggusuran rumah warga tersebut.
"Mengusir warganya dengan alasan tidak punya hak tapi mengundang Warga Negara Asing yang juga tidak punya hak untuk tinggal di IKN dengan fasilitias Hak 190 tahun dan bebas pajak serta bebas visa," tulisnya seperti dilihat Selasa (12/3/2024).
"Apakah ketidakadilan ini dilanjutkan?" sambungnya.
Said Didu juga mencolek Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan pengusiran warga dari IKN.
"Bapak Presiden yth, semoga bapak msh punya sedikit nasionalisme. Kebijakan pemerintah mengusir warga dari IKN dengan alasan gak punya hak tapi saat yang sama bapak mengundang asing tinggal di IKN dengan memberikan HGB 190 tahun serta berbagai fasilitas. Kenapa fasilitas tersebut tidak berlaku untuk warga lokal?" sentilnya.
Diketahui, sejumlah warga di sekitar proyek pembangunan IKN baru-baru ini terkejut saat menerima surat teguran tiba-tiba dari Otorita IKN.
Dalam surat tersebut, mereka diminta untuk merobohkan rumah mereka sendiri dalam waktu 7 hari karena dianggap tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan tata ruang WB IKN.
Menurut surat teguran yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati, keputusan ini diambil setelah Otorita melakukan identifikasi pada tanggal 29 Agustus 2023 dan 4-6 Oktober 2024.
Terdapat 8 regulasi yang diklaim Otorita sebagai dasar penetapan rumah warga sebagai tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang WB IKN, termasuk UU Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Nusantara 2022-2042.
Surat yang diterbitkan pada 4 Maret 2024 tersebut menyatakan, sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada saudara agar segera membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam jangka waktu 7 hari, terhitung sejak teguran pertama ini disampaikan.
