Infografis
Suara.com - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menentang kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mengizinkan tempat karaoke dan bar tetap beroperasi di bulan Ramadhan. Meski hanya untuk lokasi tertentu dengan pengaturan jam operasional, aturan ini disebutnya tak bisa diterima.
Aziz meminta agar Pemprov melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI untuk merevisi aturan yang mengizinkannya.
"Sebaiknya karaoke dan klub malam ditutup selama bulan Ramadhan. (Aturan harus direvisi) iya," ujar Aziz saat dikonfirmasi, Senin (11/3/2024).
Aziz meminta Pemprov DKI memperhatikan nilai-nilai dan semangat dalam pelaksanaan bulan suci. Apalagi bar dan karaoke kerap menjadi tempat maksiat.
Selain itu, dikhawatirkan kebijakan ini akan memunculkan kemarahan masyarakat. Sebab, bisa saja ada pihak yang terganggu ibadahnya atas beroperasinya tempat hiburan itu.
"Kami berharap pemda menghormati datangnya Ramadhan. Jangan sampai memicu aksi-aksi dari masyarakat yang merasa terganggu dengan hal tersebut," pungkasnya.
Aturan Pemprov
Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan mengenai operasional sejumlah tempat hiburan di Ibu Kota selama bulan ramadan 1445 H. Terdapat sejumlah jenis hiburan yang tak boleh buka di bulan suci ini.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Nomor e-0003/SE/2024 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H/2024 M.
Baca Juga: 6 Bacaan Latin Niat Puasa Ramadhan Beserta Arti dan Penjelasannya
Dalam aturan itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI, Andhika Permata menjelaskan, tempat hiburan yang diminta tutup adalah kelab malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, arena permainan ketangkasan untuk orang dewasa, serta bar atau rumah minum.
