KJMU Sempat Dicabut Pemprov DKI, Anies: Kalau di Tengah Jalan Diputus, Itu Penderitaan

Jum'at, 08 Maret 2024 | 16:36 WIB
KJMU Sempat Dicabut Pemprov DKI, Anies: Kalau di Tengah Jalan Diputus, Itu Penderitaan
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menunjukkan surat suara Pilpres 2024 sebelum melakukan pencoblosan di TPS 60, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (14/2/2024). [ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara terkait polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang sempat dicabut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurunya, jika KJMU dicabut di tengah jalan. maka hanya akan menimbulkan penderitaan.

"Prinsipnya adalah apabila negara memberikan beasiswa, maka beasiswa itu harus diberikan sampai tuntas. Jangan di tengah jalan diputus. Kalau di tengah jalan diputus, itu namanya memberikan penderitaan," ujar Anies kepada wartawan di Masjid Agung Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Jumat (8/3/2024).

Capres nomor urut 1 itu menekankan apabila pemerintah memberikan bantuan beasiswa, maka harus diselesaikan. Pemprov DKI, kata Anies, dinilai juga tidak diperbolehkan menerima peserta baru.

"Apabila terjadi perubahan, maka caranya itu dengan tidak melakukan rekrutmen baru. Sehingga tidak ada peserta baru, tapi mereka yang sedang kuliah dan sedang dibiayai, negara harus bertanggung jawab menyelesaikan dengan tuntas," kata Anies.

Baca Juga: Bantah Mau Maju Pilkada DKI, Anies: Itu Pengalihan Isu Seolah Pilpres Sudah Selesai

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan pamer satu jari usai mencoblos di TPS Lebak Bulus. (Foto: istimewa)
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan pamer satu jari usai mencoblos di TPS Lebak Bulus. (Foto: istimewa)

"Kalaupun tidak mau diteruskan programnya, ada keputusan tidak diteruskan, maka lakukan itu dengan cara tidak ada rekrutmen yang baru, tapi yang sudah masuk ke dalam penerima harus mereka dibiayai dengan tuntas," tambahnya.

Anies mengatakan jika peseta KJMU dibiarkan usai beasiswanya dicabut maka akan mengalami kesulitan.

"Kalau tidak, mereka akan terbengkalai karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan, karena itulah mereka terima dukungan beasiswa," tutur Anies.

Lebih lanjut, Anies juga berpesan kepada para penerima beasiswa harus berperan lebih untuk masyarakat Jakarta karena sudah bisa menempuh pendidikan dibiayai oleh negara.

"Tapi saya pesan untuk semua. Anda yang diberi beasiswa ini harus membayar balik. Caranya gimana pada rakyat Jakarta? Belajar yang rajin, kerja keras, berprestasi. Setelah lulus, jadi yang berguna bagi rakyat. Dan berjanjilah kelak Anda akan memberi beasiswa pada satu orang," pungkasnua.

Baca Juga: Kecamatan Tebet Anies Baswedan Juara, Dokter Tifa: Warganya Cerdas dan Waras

Polemik KJMU

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI mengakui sempat menghapus data sejumlah penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan KJMU.

Alhasil, akun media sosial Instagram Dinas Pendidikan (Disdik) DKI diramaikan oleh warga yang mengeluh, lantaran dicoret dari penerima KJP Plus dan KJMU.

Mereka menyesalkan kebijakan ini karena menganggap yang dicoret ini masih memerlukan kartu sakti itu. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Purwosusilo pun meminta masyarakat untuk memakluminya.

"Kami berharap masyarakat dapat memahami aturan dan ketentuan yang berlaku ini," ujar Purwosusilo dalam keterangannya, Selasa (5/3/2024).

Ilustrasi KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul).
Ilustrasi KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul).

Dalam penentuan daftar penerima KJP dan KJMU, Purwosusilo menyebut pihaknya tak memiliki wewenang. Sebab, pendaftaran calon penerima KJP Plus dan KJMU Tahap I Tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menggunakan sumber data yang dikelola pemerintah pusat.

Sumber data yang dimaksud yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori layak yang ditetapkan per Februari dan November 2022 serta per Januari dan Desember 2023 yang disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan sejumlah mahasiswa asal Jakarta dari berbagai perguruan tinggi di Balai Kota DKI, Kamis (7/3/2024). Hal ini dilakukan usai ramai polemik mengenai pencabutan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) belakangan ini. (Suara.com/Fakhri)
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan sejumlah mahasiswa asal Jakarta dari berbagai perguruan tinggi di Balai Kota DKI, Kamis (7/3/2024). Hal ini dilakukan usai ramai polemik mengenai pencabutan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) belakangan ini. (Suara.com/Fakhri)

"Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hanya sebagai pengguna (user) data DTKS dan data Regsosek," ungkap Purwosusilo.

Bantahan Heru Budi

Namun belakangan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah pihaknya telah memangkas anggaran untuk KJMU.

Ia menyebut Pemerintah Daerah DKI masih bisa membiayai bantuan pendidikan untuk para mahasiswa.

"Enggak ada (pemotongan anggaran). Artinya, Pemda DKI masih bisa membiayai adik-adik (mahasiswa) ini kok," ujar Heru usai mengundang mahasiswa penerima KJMU di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Karena tak memangkas anggaran, Heru juga menyatakan tak ada pengurangan kuota penerima KJMU dari sekitar 19 ribu menjadi 7.900 orang.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI