Undang-undang DKJ Belum Rampung, Heru Budi Pastikan Jakarta Masih Ibu Kota
Stafsus presiden sebelumnya juga menyampaikan status hukum ibu kota DKI Jakarta belum berubah.
Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan sampai saat ini, Jakarta masih berstatus Ibu Kota. Sebab, Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) belum disahkan menjadi UU.
"Masih, (Jakarta) masih daerah khusus Ibu Kota," ujar Heru di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2024).
Sampai saat ini, RUU DKJ masih dibahas di tingkat DPR RI. Belum ada keputusan akhir mengenai regulasi yang mengatur kewilayahan Jakarta usai tak lagi menyandang status Ibu Kota.
"Proses undangan-undang DKJ-nya kan belum ada masih sedang proses, tentunya kan ini masih kota.
Baca Juga: Alasan Heru Budi Diangkat Jadi Komut PT MRT Begitu Lengser dari Pj Gubernur Jakarta
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum, Dini Purwkno mengklarifikasi kabar bahwa status Jakarta sebagai ibu kota sudah dicabut seiring rencana kepindahan menuju Nusantara. Ia menegaskan, Jakarta masih memiliki status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) hingga saat ini.
"Status hukum ibu kota DKI Jakarta belum berubah," ucapnya, seperti yang dikutip dari Antara pada Kamis (7/3/2024).
Ia menambahkan, menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), DKI Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara hingga Keputusan Presiden tentang Pemindahan IKN ke Nusantara dikeluarkan.
Terkait kapan persisnya keppres itu terbit, Dini mengatakan hal itu akan bergantung sepenuhnya pada kewenangan presiden.
"Intinya Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada saat Keppres diterbitkan. Nah, pada saat keppres tersebut terbit, maka otomatis DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara," tuturnya.
Baca Juga: Heru Budi jadi Komisaris Utama MRT Jakarta
Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota ibu Negara habis statusnya pada 15 Februari 2024.
