Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Buvitri Susanti mengajak Jusuf Kalla atau JK untuk ikut menggarap film dokumenter jilid 2. Bivitri menyinggung terkait pernyataan JK yang menyebut Dirty Vote hanya mengungkap 25 persen kecurangan Pemilu 2024. Bivitri mengaku tim film Dirty Vote ingin menawari JK untuk membuat film bersama.
"Sebelumnya saya mau berterima kasih pada Pak JK karena bilang yang 25 persen itu loh Pak. Kata temen-temen produser dan Director Dirty Vote coba tanya sama pak JK yang 75 persen lagi mau dijadiin film Dirty Vote 2," kata Bivitri dalam dalam forum bertajuk Election Talk #4 Konsolidasi Untuk Demorkasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi Atau Koalisi? di FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (7/3/2024).
Oleh sebab itu, Bivitri berseloroh mengajak JK untuk menggarap film Dirty Vote jilid 2. Hal itu sekaligus menjawab rasa penarasan masyarakat tentang kecurangan Pemilu yang terjadi.
![Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. [Suara.com/Yaumal]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/01/25/29952-pakar-hukum-bivitri-susanti.jpg)
"Kata Pak JK Itu baru 25 persen. Nah jadi waktu kami roadshow ada yang bilang 'ah kata Pak JK kalian ini cuma bisa 25 persen', saya bilang kalau mau yang 75 persen (terbongkar), kita minta aja pak JK jadi produser filmnya," ucap Bivitri.
Tanggapan JK soal Dirty Vote
Sebelumnya, JK mengatakan film dokumenter Dirty Vote baru menampilkan kecurangan dalam Pemilu 2024 sebesae 25 persen.
Kecurangan-kecurangan yang dijelaskan dalam film dinilai masih ringan dibandingkan dengan temuan fakta lain di lapangan.
"Masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen," ujar JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).
Eks Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan Dirty Vote tidak menjangkau daerah-daerah kecil yang juga terindikasi terjadi kecurangan Pemilu. Ia turut menyinggung tentang pembagian bantuan sosial atau bansos yang lekat dengan rekayasa.
Baca Juga: Jusuf Kalla Beberkan Golkar Pragmatis: Tak Ada Partai Mau Jadi Oposisi!
"Karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang," ucap JK.
Meski begitu, JK tetap mengapresiasi film tersebut. Dia berpesan bahwa pemilu yang kotor hanya menyebabkan proses pemilihan tidak sempurna.
