Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pemberitaan soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diduga menerima uang suap dari perizinan tambang.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut mereka tengah memperlajari laporan berita investigasi tersebut.
"KPK mencermati informasi yang disampaikan masyarakat atau laporan investigasi majalah Tempo," kata Alex dihubungi wartawan, Senin (4/3/2024).
Disebutnya mereka akan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan yang mengetahui informasi tersebut.
"KPK akan mempelajari informasi tersebut dan melakukan klarifikasi kepada para pihak yang dilaporkan mengetahui atau terlibat dalam proses perijinan tambang nikel," ujar Alex.
Di sisi lain mereka juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM," kata Alex.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak KPK memeriksa Bahlil dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Disebutnya, dengan jabatan itu Bahlil diduga melakukan penyalagunaan wewenang dalam mencabut dan mengaktifkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di beberapa daerah.
Mulyanto menyebut, Bahli dikabarkan menerima uang miliaran rupiah atau penyertaan saham di masing-masing perusahaan sebagai imbalan pengaktifan kembali izin tambang.
