Infografis
Suara.com - Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) untuk memberi atensi dan tindak lanjut atas kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia. Jika tidak, maka DPP PPP akan meminta hal ini sebagai bagian yang termasuk dibongkar di hak angket pekan ini.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy lewat akun Instagram pribadinya @romahurmuziy dilihat Suara.com, Senin (4/3/2024).
Menurut pria yang akrab disapa Romy, pola kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak wajar dan tidak masuk akal.
Beberapa lembaga survei, lanjut Romy, menilai bahwa kenaikan suara PSI tidak wajar. Karena berdasarkan perhitungan, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang menunjukkan suara PSI mencapai 50 persen.
“Kalau ini tidak dikoreksi, DPP PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!” tulis Romahurmuziy dikutip Senin.
![Perolehan suara PSI di real count KPU mencapai 3,13 persen per Senin (4/3/2024). [tangkap layar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/03/04/23814-perolehan-suara-psi-di-real-count-kpu.jpg)
Romy mengatakan, suara PSI yang dipimpin anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, mendapat 3 persen atau 2.291.882 suara saat pengumpulan data 540.231 TPS dari total 823.236 TPS (65,62 persen). Pada saat bersamaan, suara PPP 3.037.760 atau 3,97 persen.
Kenaikan tersebut dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS.
Mantan Ketua Umum PPP ini menegaskan bahwa jumlah suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75 persen. Adapun suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77 persen di 110 TPS.
Hal tersebut menurut Romy tidak masuk akal. Dia pun meminta KPU dan Bawaslu tidak menutup mata atas penyimpangan itu.
Baca Juga: Santuy, Jokowi Ogah Pusing Masalah Ganjar Ngotot Gulirkan Hak Angket: Itu Urusan DPR
“Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam Bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?” tulisnya.
