Infografis
Suara.com - Penambahan suara terhadap salah satu partai ketika KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 belakangan ramai jadi sorotan termasuk diantaranya dari politisi Partai NasDem Ahmad Sahroni.
Melalui dua unggahan di akun Instagramnya, Ahmad Sahroni menyoroti adanya perbedaan yang terlampau tajam antara hasil quick count dengan hasil rekapitulasi KPU. Sorotan itu terutama mengacu pada meroketnya suara salah satu parpol peserta Pemilu 2024.
"Suara naik turun di perhitungan Pileg buat publik bertanya, jangan2 itungan quick count tidak lagi bisa jadi patokan," tulis unggahannya disertai narasi yang menyebut salah satu parpol yang dipaksakan masuk parlemen seperti dikutip Senin (4/3/2024).
Di unggahan berikutnya, masih dalam sorotan yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut mengaku khawatir bila praktik penambahan suara yang disengaja untuk memuluskan salah satu parpol masuk parlemen itu bakal merusak rumah tangga.
Baca Juga: Polemik Suara PSI Naik Pesat, Grace Natalie Sindir Partai Pengusung Anies
Sahroni pun menyentil kalau hal itu bisa dilakukan ia juga ingin ditambahkan suaranya di Pileg tahun ini.
"Rumah tangga jadi rusak ini kalau penambahan suara ke salah 1 partai politik bisa dilakukan, saya mau donk tambahin suara saya di pileg," sindirnya.
Sentilah Ahmad Sahroni pun ditanggapi beragam oleh netizen.
"Sabar ya bang kalo kalah emang gitu kesal terus bawaannya hihii," ujar rio.
"Demo anak sibuah hati bapak akan bapak terabassss ituyang namanya Wakanda," kata arif.
Baca Juga: Suara PSI Meledak di Sirekap KPU, dari Tak Dapat Suara di TPS Sukabumi Jadi Ada Suara 'Ajaib'
"Syaratnya cuma satu bang harus sayang anak," kata ahmad.
"Gw aja heran partai gurem siapa jg yang kenal," tulis heryson.
Sebelumnya partai PSI menjadi sorotan setelah perolehan suaranya bertambah ketika KPU melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu 2024.
Tak sedikit dari publik yang khawatir melihat penambahan suara tersebut mengingat berdasar hasil quick count, partai yang saat ini dipimpin Kaesang Pangarep tersebut urung memenuhi syarat ambang batas masuk parlemen sebesar 4 persen.
