Infografis
Suara.com - Pengamat Politik M Qodari menilai ada banyak kendala yang akan dihadapi partai politik untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai lokomotif hak angket menurut Qodari juga bakal menemui sejumlah masalah.
"Ada banyak kendala yang tidak sepenuhnya kasat mata untuk PDIP melanjutkan proses ini," ujar Qodari dikutip dari Youtube Kompas TV.
Baca Juga:
Baca Juga: Susul PDIP dan Kubu Anies, PPP Pastikan Bakal Dukung Hak Angket Pemilu 2024
Langka! Pertama Dalam Sejarah: Penyidik KPK Geledah Kantor Sendiri
Bak Bumi dan Langit: Gathan Saleh Hilabi Nembak Orang Buron, Adiknya Bantu Orang Susah
Pertama menurut dia, PDIP adalah partai asal Presiden Jokowi. Jika hak angket tetap diproses lalu terjadi sesuatu buruk Qodari mengatakan, imej PDIP yang jadi taruhan.
Lalu kata Qodari tidak mudah bagi PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet. Sejauh ini ia mengatakan, ada 7 menteri yang tercatat memiliki KTA PDIP.
Belum lagi kata Qodari ada 3 menteri yang merupakan endorsement dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Nanti 10 tambah 1 yang 1 ini sangat penting sekali dan ini ga mungkin diputus karena justru yang satu ini jadi pengikat Pak Jokowi dengan Ibu mega sangat kuat sekali. Satu ini kuat sekali, kalau 10 ini ditarik maka 1 ini dilepas dan kala itu kayanya terlalu sayang dilepas," ujar Qodari.
Kemudian Qodari bicara mengenai komposisi di DPR RI di mana PDIP sebagai partai pemenang akan mendapat jatah sebagai ketua.
"Kita asumsikan PDIP nomor 1 dapat Ketua DPR tetapi kalau hak angket berjalan, bisa saja nanti UU berubah. Dan tiba-tiba ketua tidak harus kursi terbanyak itu satu risiko politik tersendiri," ujarnya.
Menurut Qodari, Puan Maharani akan menjadi toko kunci dalam proses hak angket di DPR. Ia mengatakan, Puan adalah calon ketua DPR RI.
"Hemat saya dari 128 anggota DPR paling nggak 75 persen pasukan Mba Puan dan Mba Puan itu adalah penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran PDIP. Bagaimana anda mau menerobos yang punya pendukung 75 persen dari total anggota DPR, Dewan Kolonel akan tampil lagi. Di antara Jokowi dan hak angket ada Dewan Kolonel dan Puan Maharani," kata Qodari yakin.
