Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai tidak tepat, apabila program makan siang gratis dan susu gratis milik paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran turut dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Istana pada Senin (26/2/2024). Sebab, kata dia, proses rekapitulasi hasil Pemilu 2024 masih belum selesai.
"Ya, kalau kita melihat, pembahasan tidak tepat karena sekarang tahapan pemilu presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi," kata Hasto ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Baca Juga:
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Baca Juga: KPU Mendadak Tunda Rekapitulasi Suara Karena Pemeriksaan DKPP, Timnas AMIN: Bikin Bingung!
Kena Mental, Jagoan Medan Ucok Baret Minta Maaf Usai Tantang Duel Hercules
Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M
Hasto menyebut, pembahasan program makan siang di dalam sidang kabinet saat ini justru menimbulkan tanda tanya. Terlebih, ia menekankan, proses Pemilu 2024 belum selesai.
"Sehingga ada upaya-upaya tertentu yang kemudian justru malah menimbulkan suatu tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sementara tahap pemilu presiden belum selesai," ungkapnya.
Untuk itu, ia menilai, munculnya pembahasan program Prabowo-Gibran dalam sidang kabinet pemerintahan Jokowi sengaja dilakukan untuk skenario Pemilu sudah selesai.
Baca Juga: Kubu AMIN Pertanyakan Urgensi Pemberian Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
"Sehingga ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara," pungkasnya.
Sebelumnya, program makan siang gratis yang menjadi janji Prabowo sebagai capres nampaknya benar-benar segera terwujud.
Hal ini dipastikan usai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembicaraan mengenai anggaran makan siang gratis telah dimasukkan ke dalam pembahasan APBN 2025, dengan besaran Rp15.000 untuk setiap anak di Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa anggaran tersebut akan didistribusikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia belum dapat mengungkapkan secara detail total anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2025 karena pembahasan rinci belum dilakukan.
"Diperkirakan sekitar Rp 15.000 per anak. Itu bisa bervariasi," ujar Airlangga saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).
Ia menambahkan, usai pembahasan APBN 2025 di Istana Negara pagi itu, belum ada pembicaraan rinci mengenai program makan siang gratis.
Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo pagi ini telah mengadakan rapat kabinet paripurna untuk membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan APBN 2025.
Ia menekankan bahwa anggaran Rp 15.000 per anak tersebut tidak termasuk dalam program susu gratis. Mengenai menu makanan, keputusan akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dengan tetap mempertimbangkan besaran anggaran sebesar Rp 15.000 per anak.
"Jadi, di luar program susu, (mengenai menu) itu akan menjadi keputusan daerah masing-masing, kita tidak akan membuatnya seragam," tegasnya.
