Infografis
Suara.com - Politisi Akbar Faizal membocorkan kabar terkini terkait rencana pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Menurut Akbar Faizal, internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah terbelah dalam menyikapi soal hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Akbar Faizal sendiri yakin hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 bisa terlaksana sebab menurutnya secara material lebih cukup.
Baca Juga:
Baca Juga: Hasto PDIP Beri Kabar Terbaru soal Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M
"Bisakah Angket terjadi pada tuduhan pelanggaran serius penyelenggaraan Pemilu 2024? Secara material, lebih dari cukup. Dimulai dari tahapan politik pencalonan hingga penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Bukti-bukti terhampar di semua proses," kata Akbar di akun X.
Akbar lalu membandingkan pengalamannya ketika menggiring Pansus Angket Century 2009 terhadap Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Berdasarkan pengalamannya saat itu, Akbar mengatakan sangat mudah menemukan poin-poin krusial yang cukup untuk membuat Presiden Jokowi tak berkutik di hadapan Pansus Angket.
Baca Juga: Alasan Ganjar Masih Ogah Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran: Tim Hukum Kita Lagi Bekerja
Ia mengatakan, masa jabatan Presiden Jokowi tinggal beberapa bulan. Walau Jokowi bagian dari pemenang Pemilu 2024, Akbar melihat psikologisnya pasti beda.
Kemungkinan, tutur Akbar, Presiden nanti Prabowo pasti punya hitungan sendiri. Menurutnya, angket Century terjadi di bulan pertama kemenangan periode kedua SBY di mana saa itu posisi SBY sangat kuat.
"Awalnya, material Angket Century apa adanya. Tapi kami berhasil menemukan titik-titik krusial yang membuat para pejabat era SBY tak berkutik. Sayang, Pansus berhasil diinfiltrasi sehingga penanganan kasus jadi kabur setelah dipecah ke KPK, Polri dan Kejaksaan," ujar dia.
Melihat dari perkembangan politik saat ini, Akbar berpendapat hanya PDIP yang serius menggarap hak angket melihat sejarah oposisi dan beban psikologis setelah dikhianati Jokowi.
PKS kata Akbar, saat ini sedang terbelah di internalnya. Menurutnya, ada kubu yang ingin setia bersama Anies Baswedan mengawal agenda perubahan. Ada juga yang ingin bergabung ke pemerintahan Prabowo.
"Info dr internal PartaiPKS, sikap terbelah jadi tak terelakkan. Satu kubu ingin setia mengawal agenda Perubahan bersama @aniesbaswedan. Satu kubu lainnya merasa cukuplah 10 tahun berjauhan dengan pemerintah. Membiayai partai itu mahal dan memusingkan," tutur Akbar.
Mengenai Nasdem, Akbar mengatakan, partai besutan Surya Paloh ini sejak kelahirannya langsung menikmati privilege kekuasaan Jokowi.
"Mereka pasti gagap beroposisi. Saya yakin kalkulator politik & bisnis yang kental pada partai ini sedang bekerja. Meski setahun terakhir tampak ‘menderita’ tapi Presidennya kelak bukan lagi Jokowi," tuturnya.
Akbar juga yakin langkah politik PKB seirama dengan Nasdem. Sebab menurutnya, hubungan Cak Imin dengan Prabowo masih baik walau menjadi cawapres Anies Baswedan.
"Itu semata realitas politik yang harus mereka hadapi. Cak Imin terlalu canggih untuk tak baca peluang keuntungan dari situasi ini. Toh PKB telah menikmati efek elektoral pada pilpres lalu," kata dia.
Problem justru dihadapi PPP. Menurut Akbar, PPP terancam tidak lolos parlimentiary treshold sehingga butuh pertolongan yang hanya bisa didapat dari Jokowi.
Apalagi kata Akbar, Sandiaga Uno sudah menyatakan siap bergabung ke pemerintahan Prabowo. Hanya saja Akbar mengingatkan, hitungan PPP kali ini harus presisi supaya tak jadi bumerang pada Pemilu 2029 meski mereka lolos PT kali ini.
