Infografis
Suara.com - Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan itu disebut LP3HI atas penghentian penyidikan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang menyeret nama Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo.
Gugatan diajukan LP3HI pada Senin 26 Februari 2023 dengan nomor perkara 31/Pid.Pra/2024/PN JKT.Sel. Berdasarkan draf gugatan LP3HI tertulis sebagai Termohon I adalah Kejaksaan Agung, dan KPK sebagai Termohon II.
"Menyatakan secara hukum Termohon I (Kejaksaan Agung) telah melakukan tindakan penghentian penyidikan terhadap Dito Ariotedjo dalam tindak pidana korupsi BTS Bakti Kominfo secara tidak sah menurut hukum," bunyi salah satu poin gugatannya.
Baca Juga: Ketua KPK Bicara Program Makan Siang Gratis: Kami Belum Melirik Itu
"Memerintahkan Termohon II (KPK) untuk mengambil alih penanganan perkara (berupa penyidikan dan penuntutan) terhadap Dito Ariotedjo dari Termohon I (Kejaksaan Agung)," bunyi poin tuntutan lainnya.
Sebagaimana diketahui, pada proses persidangan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, nama Dito disebut Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, menerima uang Rp 27 miliar. Uang itu diduga diberikan untuk mengamankan kasus korupsi BTS 4G.
Dito sempat dihadirkan sebagai saksi dalam proses persidangan. Namun hingga saat ini tidak ada perkembangan hukum atas dugaan keterlibatannya.
Pada perkara ini sejumlah terdakwa telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, di antaranya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informtika (BAKTI Kominfo) Anang Achmad Latif divonis 18 tahun penjara.
Baca Juga: Penerima Pungli di China Dihukum Mati, di Indonesia Anggota KPK Cuma Minta Maaf?
