Suara.com - Penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 12 tersangka pemeran film porno produksi sutradara Irwansyah atau Kelas Bintang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Ke 12 tersangka tersebut di antaranya Siskaeee, Anisa Tasya Amelia alias Melly 3GP, Virly Virginia, Putri Lestari alias Jessica, Caca Novita, Zafira Sun, Arella Bellus, MS, dan SNA. Kemudian Bima Prawira, Fatra Ardianata dan SE selaku pemeran wanita merangkap kru film porno.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut berkas perkara ke 12 tersangka tersebut telah dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta pada Rabu, 21 Februari 2024 kemarin.
"Berkas perkara 12 orang tersangka telah dilimpahkan tahap 1 oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," kata Ade kepada wartawan, Jumat (23/2/2024).
Baca Juga: Kembali Gugat Polda Metro Jaya di Kasus Film Porno Kramat Tunggak, Kali Ini Siskaeee Tuntut Ini
Kekinian, kata Ade, penyidik masih menunggu hasil penelitian berkas dari jaksa penuntut umum atau JPU Kejati DKI Jakarta. Menurutnya, jika berkas tersebut telah dinyatakan lengkap maka penyidik selanjutnya akan menyerahkan ke 12 tersangka berikut barang buktinya.
"Saat ini penyidik sedang menunggu hasil penelitian berkas perkara oleh JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," katanya.
Cuma Siskaeee Pemeran yang Ditahan Polisi
Sebagaimana diketahui dari 12 tersangka pemeran film porno ini, penyidik baru menahan Siskaeee dan SE. Siskaeee ditahan lantaran dinilai tidak kooperatif usai dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.
Sementara, SE ditahan lebih dahulu bersama Irwansyah dan tiga rekannya berinisial JAAS, AIS, serta AT yang berperan memproduksi film porno.
Baca Juga: Polisi Periksa Kejiwaan Siskaeee usai Ditahan Kasus Film Porno, Apa Alasannya?
Dalam perkara ini, penyidik menjerat ke-11 tersangka pemeran film porno tersebut dengan Pasal 8 Juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Mereka terancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.