Infografis
Oleh karena tidak ada tindakan dari Dewan Keamanan PBB, pelapor khusus tersebut mendesak negara-negara untuk memperkuat, dan mengoordinasikan langkah-langkah mengurangi akses junta terhadap senjata dan pendanaan yang diperlukan guna menghindari serangannya terhadap rakyat Myanmar.
“Jangan salah, tanda-tanda keputusasaan, seperti diberlakukannya rancangan undang-undang, bukanlah indikasi bahwa junta dan pasukannya tidak terlalu menjadi ancaman bagi rakyat Myanmar,” kata Andrews.
“Dengan berupaya mengaktifkan undang-undang wajib militer, junta mencoba membenarkan dan memperluas pola perekrutan paksa, yang sudah berdampak pada penduduk sipil di seluruh negeri,” tambahnya.
Pelapor khusus PBB tersebut mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, para pemuda dilaporkan diculik dari jalanan kota-kota Myanmar atau dipaksa bergabung dengan militer.
Dia mengatakan penduduk desa dilaporkan telah dipekerjakan sebagai kuli angkut dan perisai manusia.
“Kaum muda merasa ngeri dengan kemungkinan dipaksa ikut serta dalam teror yang dilakukan junta. Jumlah orang yang melarikan diri melintasi perbatasan, untuk menghindari wajib militer pasti akan meroket,” ujar dia
Pelapor khusus tersebut meminta lebih banyak bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terkena dampak, termasuk melalui bantuan lintas batas.
“Sekarang, lebih dari sebelumnya, komunitas internasional harus segera bertindak untuk mengisolasi junta dan melindungi rakyat Myanmar,” kata Andrews menambahkan. (Antara)
