Infografis
Suara.com - Seorang Kader Partai Demokrat, Aksa Halatu menyoroti soal pilihan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
Pria asal Batam, Kepulauan Riau itu nampaknya kecewa dengan keputusan AHY yang saat ini membawa Partai Demokrat sebagai koalisi. Padahal, sebelumnya Demokrat dikenal sebagai salah satu oposisi yang lantang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sembilan tahun melawan sebagai Oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi Menteri, aduh kacau kali kawan," kata Aksa, dikutip dari akun instagram @terang_media, Kamis.
"Sorry ya Ketum ya, sorry ya, mau dibawa ke mana ni jalan Partai ni Ketum? Pelajaran apa yang saya dapat, melihat apa yang para elit demokrat lakukan hari ini," lanjutnya.
Baca Juga: Sama-Sama Anak Presiden, Adu Gaya Pacaran AHY vs Gibran Saat Kendarai Vespa
Aksa lantas menilai, bahwa apa yang dilakukan oleh Demokrat selama ini hanya untuuk mengejar jabatan semata. Padahal, jabatan itu diperoleh justru dipenghujung masa kepemimpinan Jokowi.
"Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk Menteri 6 bulan," katanya.
Meski demikian, ia tak ingin memberi pernyataan lebih. Menurut Aksa, biar rakyat saja menilai apa yang saat ini sedang terjadi.
Aksa mengaku masih bersyukur, setidaknya untuk jabatan di daerah, Demokrat masih punya kesempatan untuk memimpin.
"Tapi ngak apa-apa lah biar Rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Alhamdulillah Partai Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi," kata dia.
Baca Juga: Foto Nikahan Iriana Jokowi Dibilang Kayak Gibran Versi Bersanggul, Warganet: Mirip Banget
Namun, dirinya juga pesimis atas apa yang terjadi saat ini dengan beralihnya posisi Demokrat dari oposisi menjadi koalisi
"Tapi kita tengoklah berikutnya, bagaimana Demokrat hari ini dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong sekarang jadi cebong dapat Menteri hanya 6 bulan. Selamat!," kata Aksa lagi.
Adapun AHY, resmi dilantik sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu (21/02/2024). Ia dilantik bersama Hadi Tjahjanto sebagai Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD.
