Jumlah dokter di Korea Selatan dibandingkan dengan jumlah penduduknya termasuk yang terendah di negara maju, menurut otoritas kesehatan setempat.
Namun, para dokter menyatakan bahwa pemerintah belum melakukan perundingan penuh mengenai masalah ini, dan tindakan tersebut akan membahayakan kualitas pendidikan dan layanan kedokteran.
Pada Senin, pemerintah Korsel juga mengambil langkah untuk menangguhkan izin medis dari dua pejabat Asosiasi Medis Korea, yang mewakili para dokter.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pemerintah Korsel, kika kedua pejabat tersebut ternyata mendesak para dokter untuk ikut dalam aksi kolektif, izin mereka akan dicabut.
Kekhawatiran mengenai kekosongan layanan medis telah menjadi kenyataan bagi beberapa orang, ketika dokter peserta pelatihan di Rumah Sakit Severance mengumumkan penangguhan layanan mereka pada hari tersebut, sehingga mendorong rumah sakit untuk beralih ke situasi darurat dan menyesuaikan jadwal operasi dan prosedur untuk pasien.
Di beberapa rumah sakit besar di Seoul, beberapa pasien yang operasinya tidak mendesak terpaksa dipulangkan atau dipindahkan ke rumah sakit lain.
Seorang perawat pasien kanker di Asan Medical Center mengatakan kepada Kantor Berita Yonhap akibat pemogokan tersebut, pasiennya diberitahu bahwa dia akan dirawat di rumah sakit umum lain di dekatnya dan akan dirawat lagi bulan depan ke Asan Medical Center.
Meski pemerintah sudah mengeluarkan perintah untuk kembali bekerja, beberapa dokter yang masih dalam masa magang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur, dan mengatakan bahwa perintah tersebut “tidak memiliki validitas hukum.”
Perwakilan dokter magang mengadakan pertemuan darurat untuk membahas tindakan mereka pada Selasa (20/2/2024).
Seorang dokter magang pada pertemuan tersebut mengatakan rencana pemerintah akan merugikan kualitas pendidikan kedokteran, karena tidak ada kapasitas pendidikan untuk melatih 2.000 mahasiswa kedokteran lagi. (Antara)