Infografis
Suara.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) bakal kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya terkait penyidikan buronan KPK Harun Masiku. Gugatan diajukan kembali setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (21/2/2024) memutuskan menolak praperadilan MAKI terkait Harun Masiku.
"Seperti biasa kami sudah bersepakat dengan teman-teman tadi, dalam jangka waktu dua minggu ke depan kami ajukan gugatan baru," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman usai persidangan, Rabu (21/2/2024).
Boyamin pun mengaku kecewa dengan putusan hakim, yang menolak gugatannya.
"Bahwa permohonan kami masih ditolak, meskipun kecewa, ya, apapun tetap kami hormati putusan hakim. Yang apapun telah menyidangkan sampai level pokok perkara," ujar Boyamin.
Dia menuturkan, meskipun dalam gugatannya tidak ada bukti KPK menghentikan penyidikan Harun Masiku, namun harusnya Hakim tetap mengabulkan permintaan persidangan in absentia atau peradilan tanpa dihadiri terdakwa.
"Kami mengadu perkara ini sudah berlangsung 4 tahun, tak bisa ditangkap, tapi juga tak bisa dilanjutkan, dan saya meminta hanya satu, disidangkan secara in absentia, sebenarnya itu," katanya.
Gugatan Ditolak
Dalam gugatannya, MAKI menilai KPK sebagai termohon menghentikan penyidikan korupsi Harun Masiku. Oleh karenanya MAKI dalam gugatannya meminta KPK agar Harun yang berstatus buron disidangkan secara in absentia atau peradilan tanpa dihadiri terdakwa.
"Eksepsi termohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Abu Hanifa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/2).
Dengan ditolaknya praperadilan tersebut, maka permintaan MAKI agar Harun Masiku disidang in absentia tidak dikabulkan.
Sebagaimana diketahui praperadilan sebelumnya diajukan Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Selasa 16 Januari 2024 degan nomor perkara 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Di kolom klarifikasi perkara tertulis, sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Termohon adalah KPK, dan pemohonnya tertulis MAKI.
Harun Masiku Buron 4 Tahun
Harun Masiku telah buron kurang lebih empat tahun. Dia ditetapkan sebagai tersangka penyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan pada Januari 2020. Suap itu dilakukannya untuk lolos ke DPR RI melalui pergantian antar waktu (PAW).
Pada kasus ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Wahyu Setiawan selaku penerima suap telah divonis penjara selama 7 tahun dan denda Rp 200 juta pada 2021.
Namun saat ini, Wahyu telah dinyatakan bebas secara bersyarat terhitung sejak 6 Oktober 2023.
Sementara Saeful Bahri dan Agustiani sebagai perantara juga telah divonis. Saeful Bahri dipidana satu tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan. Sedangkan Agustiani empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta, subsider empat bulan kurungan.
