Presiden Jokowi: Perpres Publisher Rights Bukan untuk Kurangi Kemerdekaan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 | 20:50 WIB
Presiden Jokowi: Perpres Publisher Rights Bukan untuk Kurangi Kemerdekaan Pers
Presiden Joko Widodo di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024). [Suara.com/Novian]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan Peraturan Pemerintah (Perpres) Publisher Rights bukan dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan pers. Sebaliknya, kata Jokowi, Perpres diterbitkan untuk kualitas jurnalisme di Indonesia yang lebih baik.

"Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers. Pemerintah tidak sedang mengatur konten pers, pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk peningkatan jurnalisme berkualitas," kata Jokowi dalam sambutannya di Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024).

Jokowi kembali mengingatkan insan pers tentang semangat awal Perpres Publisher Rights. Ia berujar semangat Perpres itu ingin jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang jauh dari konten-konten negatif, jurnalisme yang mengedukasi untuk kemajuan Indonesia.

Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Econventional Hall Ecopark Pancol, Jakarta, Senin (20/2/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Econventional Hall Ecopark Pancol, Jakarta, Senin (20/2/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)

"Kita juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional, kita ingin kerja sama lebih adil antara perusahaan pers dengan paltform digital. Kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama perusahan pers dan platform digital," ujar Jokowi.

Baca Juga: Wajib Bayar Berita, Google Akui Masih Pelajari Aturan Baru Publisher Rights

Sebelumnya, Jokowi memastikan setelah sekian lama dan melalui perdebatan panjang, akhirnya ia sudah meneken Pepres tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau dikenal Perpres Publisher Rights.

"Prosesnya memang sangat panjang, banyak perbedaan pendapat dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak. Sulit sekali menemukan titik temu dan sebelum menandatangani saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan rekan pers," kata Jokowi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI