Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dilaporkan koalisi masyarakat sipil ke PBB dugaan pelanggaran HAM dengan dalih pembangunan. Sikap politik ini didasarkan untuk advokasi HAM internasional pada isu ekonomi, sosial dan budaya yang disampaikan kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan judul, “The Dark Side of Indonesia’s Development under Joko Widodo”
Barikut isi laporan 'The Dark Side of Indonesia Development under Joko Widodo' atau jika diartikan Sisi Kelam Pembangunan Indonesia Era Jokowi.
Disebutkan dalam laporan tersebut jika sisi gelap pembangunan di era Jokowi semakin terlihat jelas ketika menyikapi krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Indonesia.
Seperti negara-negara lain di dunia, juga berupaya melakukan hal tersebut pulih dari pandemi ini. Namun sayangnya, Indonesia lebih mengedepankan paradigma pembangunan ekonomi dengan mengejar pertumbuhan ekonomi alih-alih berfokus pada keselamatan dan kesehatan penduduknya.
Baca Juga:
Dugaan Penggelembungan Suara di Sirekap KPU, DPT DKI Jakarta II Melejit 3 Kali Lipat
Pandemi yang telah terjadi seolah dijadikan peluang bagi pemerintah dan pejabat negara serta kroni-kroninya untuk berbisnis dengan rakyat yang perekonomiannya jelas-jelas terpuruk akibat pandemi mulai dari pengadaan obat-obatan untuk pandemi, tes COVID, impor masker, hand sanitizer, dan alat pelindung diri untuk dokter dan kesehatan pekerja.
Akibatnya komoditas tersebut menjadi langka dengan harganya melambung tinggi.
Baca Juga: Usai Paloh Bertemu Jokowi, Cak Imin Ngaku Belum Ada Undangan dari Istana, Pengin Diundang Juga Ta?
Selain itu, di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yang memperburuk kerusakan lingkungan dan meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi.
