Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk berkoordinasi dengan Inspektorat KPK agar 90 pegawai yang terlibat pungutan liar atua pungli di rumah tahanan atau Rutan KPK bisa dipecat.
Peneliti ICW Diky Anandya mengamini Dewas KPK memang tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan sanksi berupa pemberhentian kepada pegawai KPK. Hal itu karena kewenangan yang tidak diberikan dalam Undang-Undang KPK, dan status pegawai yang sudah berubah menjadi ASN.
"ICW mendorong agar Dewas dapat segera berkoordinasi dengan Inspektorat KPK agar semua pegawai yang terlibat dalam kasus ini dapat segera dipecat," kata Diky lewat keterangannya kepada Suara.com, Selasa (20/2/2024).
Sebagaimana diketahui, sanksi terberat yang bisa diberikan Dewas KPK hanya berupa perintah permohonan maaf. Sanksi ini pula yang dijatuhkan Dewas KPK kepada 78 dari 90 pegawai KPK yang terlibat pungli.
![Dewas KPK menggelar sidang etik kasus pungli di Rutan oleh pegawai KPK di Jakarta, Kamis (15/2/2024). [Suara.com/Yaumal]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/15/86191-dewas-kpk-menggelar-sidang-etik-kasus-pungli.jpg)
"Berangkat dari berkas putusan etik hari ini, maka Dewas dapat merekomendasikan kepada Inspektorat agar dapat menyatakan bahwa 90 pegawai telah melanggar Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS berupa penyalahgunaan wewenang. Dimana hukuman yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c PP tersebut adalah pemberhentian tidak atas permintaan sendiri," ujar Diky.
Lebih lanjut, Diky juga mendesak KPK untuk segera mengumumkan hasil penyidikan dalam perkara ini. Mengingat sejak diungkap pada 2023, hingga saat ini belum ada nama-nama tersangka yang diumumkan.
"Sebagaimana diketahui, bahwa proses penanganan perkara oleh KPK terhadap pegawainya sendiri ini sangatlah lamban. Jika ditarik mundur, Dewas sendiri telah melaporkan kepada pimpinan KPK sejak bulan Mei 2023, namun hingga saat ini, KPK tak kunjung mengumumkan nama-nama tersangka," tegasnya.
Guna mengantisipasi peristiwa pungli dan sejenisnya berulang, KPK diminta untuk melakukan mitigasi titik rawan korupsi di internalnya.
"Sebagai penegak hukum, mestinya KPK memahami bahwa rutan merupakan salah satu tempat yang rawan terjadi korupsi karena di sana para tahanan dapat berinteraksi secara langsung dengan pegawai KPK. Selain itu, tindakan jual-beli fasilitas yang disinyalir terjadi di rutan KPK saat ini juga bukan modus baru dan kerap terjadi pada rutan maupun lembaga pemasyarakatan lain," kata Diky.
Baca Juga: Komeng: Lebih Baik DPD daripada DPO, Sindir Siapa?
Putusan Dewas KPK
