Infografis
Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi usulan Ganjar Pranowo terkait partai pengusung pasangan AMIN (Anies-Muhaimin) di DPR ikut mengajukan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.
Anies menilai usulan Ganjar itu merupakan sebuah inisiatif yang baik.
"Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik," kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut usulan tersebut datang dari Ganjar yang merupakan kader PDIP yang merupakan fraksi partai terbesar di Senayan.
Baca Juga: Ganjar Dorong Parpol Gunakan Hak Angket Di DPR, Formappi: Usaha Boleh-boleh Saja, Tapi...
Anies meyakini partai-partai di Koalisi Perubahan akan mendukung hak angket tersebut.
"Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama," tutur Anies.
Dia meyakini hak angket tersebut akan berjalan prosesnya di DPR. Ia kembali memastikan Koalisi Perubahan siap menyokong inisiatif Ganjar.
"Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan," tegas Anies.
"Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Cawapres Anies, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku partainya, PKB juga menyambut baik usulan Ganjar.
"Siap," jawab Cak Imin dengan singkat.
Sebelumnya, Ganjar mengakui butuh dukungan dari partai-partai pengusung AMIN untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Kekinian Ganjar juga telah meminta agar PDIP dan PPP menggulirkan hak angket.
Ganjar menyadari jika pihaknya tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan nomor urut 1, Partai NasDem, PKS, dan PKB.
Ia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).
Adapun Usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusung di pembukaan sidang DPR, pada Maret 2024. PDI Perjuangan dan PPP bersiap memimpin rencana itu.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahkan telah meminta rencana penggunaan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 dibicarakan dengan matang.
