PKS Belum Kepikiran Jadi Oposisi Pemerintah Setelah Pemilu 2024: Ojo Kesusu

Senin, 19 Februari 2024 | 13:50 WIB
PKS Belum Kepikiran Jadi Oposisi Pemerintah Setelah Pemilu 2024: Ojo Kesusu
Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf saat orasi di kampanye akbar Anies-Muhaimin di JIS, Sabtu (10/2/2024). (Suara.com/Rakha)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Juru Bicara PKS, Muhammad Khalid mengatakan, partai belum menentukan sikap terkait posisi di pemerintahan setelah Pemilu 2024.

Khalid ditanya terkait kans PKS kembali menjadi oposisi pemerintahan.

Baca Juga:

Komeng Ingatkan Raffi Ahmad: Kamu Jangan Sembarangan, Saya Anggota Dewan!

Baca Juga: Mahfud Rapat Terbatas Bareng TPN, Bentuk Tim Hukum Khusus Perkarakan Pemilu 2024

Reaksi Iwan Fals Lihat Komeng Jadi Anggota Dewan: Negeriku Tambah Lucu Nih

Bertemu Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Khofifah Dapat Pesan Ini

Khalid mengatakan PKS dan kader-kader masih sibuk mengurusi penghitungan suara.

"Kami tidak mau lompat ke pembicaraan koalisi atau oposisi," ujar Khalid lewat pesan singkat, Senin (19/2/2024).

Khalid menambahkan, keputusan PKS menjadi bagian koalisi mau pun oposisi pemerintah akan menunggu ketetapan dari Majelis Syuro PKS.

Baca Juga: Eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Pamit Berpolitik Di Twitter: Tidak Ada 01, 02 Dan 03, Prabowo Untuk Indonesia

"Musyawarah Majelis Syuro yg akan menentukan apakah pks akan koalisi atau oposisi. Dan itu semua akan diputuskan ketika semua proses perhitungan resmi sudah tuntas dijalankan secara resmi oleh KPU," tegas Khalid.

Oleh sebab itu, Khalid meminta publik bersabar terkait sikap PKS ke depannya.

"Jadi sekali lagi, jangan buru-buru, ojo kesusu, perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas," imbuhnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto. [Suara.com/Bagaskara]
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto. [Suara.com/Bagaskara]

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partaknya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Menurut Hasto, periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan kekuasaan terpusat yang memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Dengan begitu, kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Hasto menegaskan, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Atas dasar itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI