Infografis
Suara.com - Sejumlah 78 dari 90 pegawai KPK yang terlibat kasus pungutan liar atau pungli di Rumah Tahanan (Rutan) KPK dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka.
Menanggapi putusan itu, KPK menyatakan segera melakukan eksekusi terhadap 78 pegawai yang disebut terbukti bersalah.
"Berdasarkan putusan tersebut, Sekjen akan melaksanakan eksekusi permohonan maaf secara langsung dan terbuka dari para terperiksa dalam tujuh hari kerja sejak putusan Dewas diterima," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat keterangannya yang diterima Suara.com, Jumat (16/2/2024).
Selain itu, Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK akan membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari unsur Inspektorat, Biro SDM, Biro Umum, dan atasan para pegawai yang terperiksa.
"Tim akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pegawai terperiksa untuk penerapan sanksi disiplinnya. Baik kepada 78 pegawai yang telah dijatuhi hukuman etik, maupun 12 lainnya yang tidak bisa dijatuhi hukuman etik karena tempus peristiwanya sebelum terbentuknya Dewas," kata Ali.
"Dari pemeriksaan tersebut akan diputuskan tingkatan *sanksi disiplin kepada para Terperiksa. Di samping itu, KPK juga akan mengkoordinasikan hasil pemeriksaan disiplin pegawai yang bersumber dari instansi lain (Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (PNYD) pada instansi asalnya," sambungnya.
Di sisi lain, proses pidana pada perkara ini masih tetap bergulir di Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi.
"Perkara ini sudah disepakati dalam gelar perkara untuk naik ke proses penyidikan, namun masih pada tahap penyelesaian adminsitrasi penyidikannya terlebih dulu untuk kemudian KPK umumkan secara resmi," kata Ali.
Putusan Dewas KPK
Baca Juga: Sosok 'Hengki' Cikal Bakal Pungli Rutan KPK, Pegawai Kemenkumham yang Diperbantukan
Sebanyak 78 dari 90 pegawai KPK yang terlibat pungli divonis bersalah dan dijatuhi sanksi berat berupa permohonan maaf langsung secara terbuka. Sanksi itu dijatuhkan setelah Dewas KPK menggelar sidang etik dengan agenda putusan pada Kamis 15 Februari.
