Infografis
Suara.com - Salah satu program unggul dari paslon 02 Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024 ialah susu dan makan siang gratis.
Demi bisa mewujudkan program-program unggul, Prabowo-Gibran menurut Wakil Ketua TKN Eddy Soeparno jika kelak terpilih bakal mengambil langkah strategis.
Salah satu langkah strategis yang diambil seperti menyesuaikan dana subsidi energi selama tiga bulan setelah dilantik 24 Oktober 2024.
Langkah itu dilakukan bukan tanpa alasan kuat, Eddy menjelaskan dana subsidi BBM yang mencapai Rp350 T tidak tepat sasaran. Penyesuaian ini nantinya bisa membiaya program Prabowo.
Baca Juga: Sindiran Makan Siang Gratis Belum Dilupakan, Film Umay Shahab dan Prilly Latuconsina Kena Getahnya
"Kami juga akan menemukan biaya program Prabowo dengan mengurangi subsidi, subsidi yang tidak perlu," kata Eddy dalam wawancara di Bloomberg Television, Kamis (15/2).
Ditambahkan Eddy, saat ini pihaknya melihat subsidi energi sebesar Rp350 T, 80 persen diantaranya tidak tepat sasaran. "Sehingga kami akan menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya," sambungnya.
Eddy Soeparno menerangkan bahwa di pemerintahan Prabowo-Gibran juga bakal tingkatkan ratio pajak untuk membiaya sejumlah program yang telah dicanangkan. Menurut Eddy, penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan sekitar 10 persen produk domestik bruto (PDB).
Jumlahnya terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asean yang sudah mencapai ratio pajak 14 persen.
Demi bisa mewujudkan program susu dan makan siang gratis yang menyasar 82,9 juta orang setidaknya dibutuhkan Rp400 T per tahun. Angka ini pernah diucapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.
Baca Juga: Ziarah ke Makam Habib Ali Kwitang, Prabowo Ungkap Hubungan Kekerabatan Keluarga
"Kita sudah hitung untuk program satu kali makan setiap hari, 365 hari, kita perlu Rp400 triliun tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung, bakal ada uang itu Rp400 triliun," ucap Hashim di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).
Sebelumnya Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Raka Drajat Wibowo mengatakan bahwa butuh dana ribuan trilin rupiah demi wujudkan program Prabowo-Gibran, termasuk susu dan makan siang gratis.
“Jadi bukan hanya Rp 1.000 triliun lebih untuk ekonomi hijau, minimal Rp 400 triliun untuk makan siang gratis,” kata Drajat pada diskusi Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik yang ditayangkan YouTube Greenpeace Indonesia pada 20 Desember 2023.
Lantas dari mana sumber duitnya? Drajat saat itu menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sumber pendanaan untuk realisasi program. Pertama, ia menyebut soal perubahan regulasi.
Drajat mengatakan bahwa ada satu regulasi yang bisa diubah dan membuat pemerintah bisa menghasilkan ratusan triliun rupiah. Regulasi apa itu? Drajat tak menjelaskan detail.
“Ada satu peraturan yang kita tinggal ubah satu pasal. Kalau kita ubah pasal itu, Rp 104 triliun bisa kita rilis dari situ. Belum bisa saya share, karena siapa tahu itu nanti disampaikan Mas Gibran di debat,” ucapnya saat itu.
Sumber pendanaan kedua lanjut Drajat lewat putusan pengadilan yang sudah inkrah. Menurutnya, dari sana negara bisa mendapat puluhan triliun rupiah. Angkanya bisa mencapai Rp90 triliun atau lebih.
Lalu sumber pendanaan lainnya perihal perombakan sistem perpajakan. Meski tak mengungkap detailnya, Drajat bilang, ada sejumlah hal yang mesti diubah dalam skema perpajakan negara.
Selaras dengan itu kata politisi PAN tersebut, digitalisasi dari berbagai sektor ekstraktrif juga diyakini bakal menjadi sumber penerimaan negara.
Program Susu dan Makan Gratis Bakal Terealisasi
Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Program Makan Siang Gratis Prabowo Gibran baru terlaksana pada tahun 2029.
Budisatrio menegaskan bahwa isu tersebut adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang dan menekankan bahwa Program Makan Siang Gratis segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Isu yang menyebutkan Program Makan Siang dan Susu Gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” tegas Budisatrio Djiwandono, Jumat (16/2/2024).
Budisatrio menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Pernyataan saya di awal bulan Desember dipotong dan dihilangkan konteksnya, seolah-olah saya menyatakan bahwa Program Makan Siang dan Susu Gratis baru terlaksana pada 2029. Padahal yang benar adalah, Program Makan Siang Gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029.” tuturnya.
Budisatrio lalu menjelaskan detail Program Makan Siang dan Susu Gratis yang dihilangkan konteksnya tersebut.
“Ada misinformasi terkait proses. Yang benar adalah program ini tetap akan berjalan sejak awal Prabowo Gibran dilantik, namun dilaksanakan secara bertahap, dan dengan skala prioritas. Jadi Tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama.” jelasnya.
“Lalu di tahun-tahun berikutnya, 2026, 2027, dan seterusnya jumlahnya akan terus ditambah. Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima Program Makan Siang dan Susu Gratis pada Tahun 2029. Nah, pernyataan saya di bagian ini yang dipotong dan dihilangkan.” lanjut Budisatrio.
Budisatrio juga menjelaskan bahwa pihak TKN sudah memantau misinformasi ini sengaja disebarkan pada saat masa tenang yang lalu.
“Kami menduga ini bagian dari misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang kampanye lalu. Padahal pernyataan saya yang dipotong tersebut adalah pernyataan di tanggal 4 Desember. Lalu dimunculkan kembali tanggal 13 Februari, lebih dari dua bulan kemudian.” jelasnya.
“TKN pada masa tenang tidak merespon karena kami sangat menghargai masa tenang. Namun karena sampai sekarang masih beredar, akhirnya kita putuskan untuk melakukan klarifikasi.” pungkas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
